Parlemen Korea Selatan Minta Presiden Pecat Mendagri Buntut Tragedi Itaewon

Liputan6.com, Seoul - Parlemen Korea Selatan mengeluarkan mosi yang menyerukan pemecatan menteri dalam negeri atas tanggapan pemerintah terhadap tragedi Itaewon.

Lee Sang-min menghadapi tekanan yang terus meningkat untuk memintanya mundur menyusul insiden yang menewaskan 156 orang dan melukai 152 lainnya pada 29 Oktober.

Dikutip dari BBC, Senin (12/12/2022) pihak oposisi berupaya untuk meloloskan mosi pada Minggu kemarin.

Namun Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan menolak seruan pengunduran diri menterinya.

The Democratic Party mengancam akan memakzulkan menteri jika presiden menolak mosi tersebut, lapor Kantor Berita Yonhap.

Kementerian Dalam Negeri mengawasi polisi Korea Selatan, yang telah dikritik atas tanggapan mereka terhadap insiden di Itaewon.

Itaewon adalah distrik kehidupan malam yang populer di Seoul dan wilayah ini punya jalan-jalan sempit dan gang-gang yang dipenuhi bar dan restoran.

Tragedi desak-desakan itu terjadi saat orang banyak berkumpul untuk merayakan Halloween untuk pertama kalinya sejak COVID-19.

Yoon Hee-keun, kepala polisi negara itu mengatakan bahwa tanggap darurat "tidak memadai" dan berjanji akan melakukan penyelidikan penuh atas apa yang telah terjadi.

Lee Sang-min juga meminta maaf di Majelis Nasional, dengan mengatakan: "Sangat menyedihkan bagi saya sebagai seorang ayah yang memiliki seorang putra dan putri. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa menyakitkan situasi ini, dan sulit untuk menerimanya."

Kepala kepolisian di Seoul juga tak luput dari investigasi Tragedi Halloween Itaewon yang menewaskan lebih dari 150 orang. Kim Kwang Ho yang merupakan kepala kepolisian Seoul Metropolitan Police Agency diperiksa pada Jumat (2/12/2022). 

Kim Kwang Ho menjadi polisi dengan jabatan tertinggi yang diperiksa karena tragedi Itaewon.

Berdasarkan laporan Yonhap, Kim Kwang Ho diperiksa karena masalah respons yang lambat menjelang tragedi di Itaewon pada 29 Oktober 2022. Beberapa jam sebelum tragedi, warga sudah menelepon polisi karena situasi yang tak kondusif. 

Kim Kwang Ho diperiksa karena diduga lalai secara profesional, sehingga mengakibatkan kematian 158 orang. Mayoritas korban di Itaewon adalah anak muda dan perempuan usia 20 tahunan.

Ketika tiba di gedung investigasi khusus di Seoul, Kim Kwang Ho mengaku siap diperiksa dan tidak akan menyembunyikan fakta. 

"Saya akan secara jujur menjalani investigasi tanpa menyembunyikan atau menambahkan fakta-fakta," ujar Kim Kwang Ho.

Selain Kim Kwang Ho, para pejabat kepolisian lain yang juga sudah dipanggil untuk pemeriksaan adalah Lee Im Jae (mantan kepala Stasiun Polisi Yongsan yang meliputi distrik Itaewon), Song Byung Joo (mantan petugas monitoring situasi darurat di Stasiun Polisi Yongsan), Kim Jin Ho (mantan petugas intelijen di Stasiun Polisi Yongsan), dan Park Sung Min (mantan petugas intelijen tingkat tinggi).

Perwakilan keluarga korban tragedi Itaewon juga telah menyalahkan polisi sebagai pihak yang bersalah atas tragedi yang terjadi.

Keluarga korban tragedi Itaewon menyalahkan polisi Korea Selatan atas insiden yang terjadi pada festival Halloween pada akhir Oktober 2022. Salah satu ibu korban berkata polisi lebih peduli pada pendemo ketimbang rakyat biasa.

Pada malam ketika insiden terjadi, ada demo yang digelar, sehingga polisi mengaku fokus ke unjuk rasa terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. 

Keluarga korban dibantu organisasi pengacara bernama Minbun-Lawyers for a Democratic Society. Mereka menggelar konferensi pers perdana pada Selasa (22/11).

"Kegagalan polisi untuk mengirim pasukan antihuru-hara malam ini mengindikasikan mereka lebih tertarik mengurus pengunjuk rasa dan keamanan ketimbang keselamatan rakyat biasa," ujar Lee Jong Gwan, ibu dari seorang korban, dikutip Yonhap.

Putri dari Lee Jong Gwan adalah seorang mahasiswi jurusan komputer. Ia ikut meninggal di tragedi Itaewon.

Polisi Korea Selatan sebetulnya sudah mendapatkan telepon dari warga pada beberapa jam sebelum kerusuhan di Itaewon, namun polisi tidak langsung membubarkan masyarakat.

Para keluarga korban menuntut enam poin permintaan, termasuk adanya permintaan maaf yang tulus hingga investigasi menyeluruh ke pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah juga diminta memastikan adanya langkah komunikasi dan kemanusiaan untuk para korban, serta mengambil langkah proaktif untuk mengenang para korban jiwa di Itaewon.

Pihak Minbun-Lawyers menyiratkan kemungkinan adanya langkah hukum yang lebih jauh setelah berkonsultasi dengan keluarga korban tragedi Itaewon.

Presiden Yoon Suk Yeol telah resmi meminta maaf kepada masyarakat negaranya akibat tragedi tersebut. Ia pun mengkritik habis-habisan pihak kepolisian yang dinilai tidak sigap. 

Berdasarkan laporan Yonhap, Senin (7/11), juru bicara kepresidenan Lee Jae Myoung berkata Presiden Yoon mengetahui bahwa panggilan darurat ke 112 telah dilakukan beberapa jam sebelum kejadian, yakni pukul 18.34. 

"Bagaimana bisa mengatakan dalam kondisi itu polisi tidak punya kewenangan," ujar Lee Jae Myoung mengutip Presiden Korea Selatan.

"Siapa yang bertanggung jawab mencegah kecelakaan keamanan? Polisi," ujar Presiden Yoon yang juga mengkritik pemadam kebakaran.

Lebih lanjut, Presiden Yoon menganggap tidak masuk akal jika polisi tidak menyadari bahwa akan lebih banyak orang yang datang. Ia yakin polisi Korsel bukan kaleng-kaleng. 

"Mereka punya kapabilitas informasi yang luar biasa, jadi kenapa mereka menonton dengan melongo selama empat jam?" ujar Presiden Yoon. Tragedi Itaewon dimulai sekitar pukul 22.00. 

"Mereka ada di TKP. Mereka harusnya mengambil tindakan meski tidak ada panggilan ke 112. Bagaimana kamu bisa bilang kamu tak bisa menjawab karena sistem yang buruk? Memang tragedi Itaewon terjadi karena sistem buruk? Saya tidak paham," ucap Presiden Yoon Suk Yeol.