Korea Selatan Wajibkan Pendatang dari China Agar Tes COVID-19

Liputan6.com, Seoul - Pemerintah Korea Selatan memperketat aturan masuk bagi pendatang dari China akibat melonjaknya kasus COVID-19 di negara tersebut. Kini, pendatang dari China harus negatif COVID-19.

Dilaporkan Yonhap, Senin (2/1/2022), aturan itu diterapkan pada Senin ini. Alhasil, traveler yang berada di Bandara International Incheon dibuat kebingungan.

Otoritas bandara lantas membagikan name tag berwarna merah kepada para pengunjung jangka pendek dari China untuk mengidentifikasi mereka. Para tentara dengan baju pelindung berwarna biru tampak mengantar para pendatang ke pusat tes PCR.

Kebingungan sempat terjadi karena beberapa pendatang dari Singapura tak sengaja diberikan name tag berwarna merah karena salah tempat berbaris.

Aturan itu diumumkan tiga hari yang lalu. Semua pendatang dari China harus tes COVID-19 di hari pertama masuk Korea. Mereka juga harus dipisah ke fasilitas khusus hingga hasil tesnya dikonfirmasi.

Sementara, warga Korea Selatan dan orang asing dengan status residensi di Korea Selatan harus karantina mandiri setelah tes PCR.

Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo dan Korea Disease Control and Prevention Agency melakukan peninjauan ke bandara untuk melihat implementasi kebijakan ini.

Kebijakan ini menuai protes dari beberapa orang. Seorang wanita dari China merasa tak nyaman karena harus menunggu di bandara hingga enam jam lebih. Sementara, seorang pegawai Korea Selatan yang bekerja di Beijing juga kecewa karena implementasi kebijakan ini yang dianggap kurang tertata.

Sebelumnya dilaporkan, Australia, bakal mewajibkan turis yang datang dari China untuk melakukan tes COVID-19 sebelum masuk negaranya. Kebijakan ini mulai berlaku per 5 Januari 2023.

Hal ini lantaran tingginya kasus COVID-19 di China beberapa waktu belakangan.

Menteri Kesehatan Australia, Mark Butler, mengatakan bahwa data epidemologi dan genom dari China kurang spesifik. Maka dari itu, sebagai bentuk kehati-hatian Australia meminta para turis yang datang dari China untuk menunjukkan hasil tes negatif dari COVID-19 dalam rentang 48 jam sebelum keberangkatan.

Kebijakan ini berlaku bukan hanya untuk turis dari China tapi juga Makau dan Hong Kong seperti mengutip Channel News Asia pada Senin (2/1/2023).

"Saya ingin menekankan bahwa pemerintah menyambut baik dimulainya kembali perjalanan antara Australia dan China. Saya juga ingin menekankan bahwa ini adalah tindakan sementara, yang mencerminkan kurangnya informasi komprehensif saat ini tentang situasi di China," kata Butler dalam konferensi pers pada 1 Januari 2023.

Selain memperlihatkan hasil tes COVID-19, Australia juga mempertimbangkan mengenai tes air limbah yang ada di pesawat serta tes random mereka yang datang dari China.

Mengenai data China yang kurang terbuka, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga buka suara. WHO mendesak pejabat kesehatan di CHina untuk secara rutin dan terbuka membagikan informasi spesifik mengenai kondisi COVID-19 di sana.

Selain Australia, beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, Jepang, Taiwan dan India sudah menetapkan aturan untuk tes negatif COVID-19 bagi para turis dari China. Lalu, apa Indonesia bakal menerapkan kebijakan serupa?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi belum memastikan secara pasti terkait syarat wajib tes COVID-19 bagi pelancong Tiongkok. Dalam hal ini, belum ada secara khusus pengetatan syarat perjalanan untuk pelancong dari Tiongkok.

Walau begitu, demi mengantisipasi penularan virus Corona dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), Kemenkes tetap mengawasi pintu masuk negara. Surveilans genomik terus dimonitor.

"Masih terus kita monitor perkembangannya, sementara pengawasan pintu masuk diperketat. Surveilans genomik terus dimonitor," kata Nadia pada Jumat, 30 Desember 2022. 

Adapun Amerika Serikat (AS), Italia, Jepang, Taiwan, dan India mulai menetapkan aturan baru bagi pelancong Tiongkok yang akan masuk, yakni harus lolos tes COVID-19 negatif. Kebijakan ini ditetapkan sesaat usai Beijing mengumumkan akan membuka kembali perbatasannya pada pekan depan, padahal kasus COVID-19 di Tiongkok sedang melonjak.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut pemerintah pada Jumat, 30 Desember 2022. Namun, pencabutan PPKM bukan berarti pandemi usai. Penggunaan masker secara disiplin terutama di keramaian masih diperlukan. 

"Masyarakat perlu tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker," kata epidemiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yudhi Wibowo.

Selain penggunaan masker yang bisa mengurangi penularan COVID-19, pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut bahwa masyarakat juga perlu tetap berperan aktif meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 mulai dari dosis pertama hingga dosis penguat.

Peran aktif masyarakat, kata dia, dapat diwujudkan dengan kesadaran diri untuk mendatangi puskesmas terdekat guna mendapatkan vaksinasi COVID-19.

"Harapannya pada tahun 2023 peningkatan cakupan vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan target," kata Yudhi mengutip Antara.

Dia juga menambahkan bahwa untuk memberikan proteksi yang optimal terhadap risiko penularan COVID-19, maka penguatan protokol kesehatan dan vaksinasi masih menjadi kunci utama.

 "Mari sambut tahun 2023 dengan memperkuat komitmen disiplin penerapan prokes guna mencegah penyebaran COVID-19," katanya.