Dubes India: Isu Utang Negara-Negara Akan Dibahas di G20

Liputan6.com, Jakarta - Tuan rumah G20 tahun ini, Republik India, tertarik untuk membahas isu utang berbagai negara. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti. 

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa pertemuan finansial di G20 sedang membahas bantuan untuk meredakan untuk bagi berbagai negara. Salah satu targetnya adalah China sebagai negara peminjam agar membantu negara-negara yang berutang. 

Dubes Bharti mengonfirmasi bahwa para petinggi keuangan berbagai negara memang dihadirkan ke India untuk membahas isu ini. Ia menjelaskan bahwa utang yang muncul di tengah pandemi COVID-19 bisa menyulitkan pemulihan ekonomi, sehingga butuh ada pembahasan. 

Pada G20 India, Dubes Bharti menyebut mengambil pelajaran dari Deklarasi Bali pada G20 tahun lalu dan memuji slogan Indonesia: Recover Together, Recover Stronger. 

"India membawanya sedikit lebih lebar. Dan logo kami berasal dari pribahasa sansekerta Vasudhaiva Kutumbakam. Pada dasarnya itu berarti seluruh dunia adalah satu keluarga," ujar Dubes Bharti di Kedutaan Besar India, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Berangkat dari hal itu, India percaya bahwa negara-negara yang miskin di dunia juga harus ditolong seperti satu keluarga. Masalah utang ini pun sedang dalam pembahasan. 

"Ini bukan untuk diselesaikan satu negara saja, tetapi ini aktivitas kelompok. Saya pikir tiga hari dari sekarang menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia akan bergabung ke pertemuan G20 di India," ujar Dubes Bharti. Ia berkata bahwa pihak Bank Indonesia mengapresiasi India karena membantu meneruskan isu ini.

Dubes India itu pun menegaskan bahwa negara-negara dunia harus ikut merawat "link paling miskin dan lemah di keluarga global ini" jika ingin pulih.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik di tengah pandemi Covid-19. Kata Jokowi, dibandingkan negara G20, Indonesia di peringkat satu atau dua.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang baik karena kebijakan yang pemerintah ambil selama pandemi dengan melakukan rem gas ekonomi dan kesehatan. Serta tidak menerapkan karantina wilayah alias lockdown.

"Kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal III kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di angka 5,5 persen. Perkiraan saya, pertumbuhan ekonomi YoY (year on year) berada di angka 5,3," ujar Jokowi ketika perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

"Coba bandingkan dengan negara negara besar G20. Seingat saya kalau nggak nomor satu ya nomor dua kita. Di antara negara negara besar," sambungnya.

Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk bangkit mengejar ketertinggalan dari negara lain. Sebab situasi Covid-19 di Indonesia sudah mulai normal.

"Karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras bangkit optimis untuk mengejar ketertinggalan ketertinggalan kita," jelasnya.

Masyarakat perlu saling membantu kendati situasi sudah normal. Agar bisa bisa bangkit dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

"Jangan lupa saat pandemi. Kalau saat pandemi bisa, saat normal pun juga harus diteruskan saling membantu, saling menolong sehingga semuanya akan saling terangkat naik," ujarnya.

Sebelumnya dilaporkan, untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kepresidenan G20, Republik India secara resmi mengungkapkan rincian pekerjaan yang sedang berlangsung seputar cara mengatur kripto.

Bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), mereka sedang mengerjakan makalah dalam konsultasi dengan India yang akan fokus pada aspek kebijakan moneter dan pendekatan kebijakan terhadap aset kripto.

 Sekretaris, Departemen Urusan Ekonomi India, Ajay Seth mengatakan IMF telah memimpin pertemuan dengan perwakilan ekonomi berkembang tentang makalah pada Januari. 

"Akan ada seminar 135 menit tentang aset kripto tentang respons kebijakan (selama pertemuan G20 akhir bulan ini) dan untuk itu lagi IMF sedang menyiapkan makalah final yang akan menjadi dasarnya," kata Seth, dikutip dari CoinDesk, Kamis (9/2/2023).

India menjadi presiden Kelompok 20 forum antar pemerintah dari 20 ekonomi terbesar dunia termasuk Uni Eropa sebagai sebuah blok pada 1 Desember, memberinya tanggung jawab untuk membentuk agenda kelompok tersebut. 

Menjelang mengambil alih kursi kepresidenan, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan mengatur aset kripto akan menjadi prioritas.

Sitharaman mengulangi hal ini, dengan mengatakan, melihat SOP global yang akan tersedia untuk disepakati untuk mengatur aset kripto untuk pertemuan akhir bulan ini yang akan dihadiri oleh Menteri Keuangan G20 dan Pusat Gubernur Bank berkumpul.

Saat ini, posisi India tentang apakah kripto itu legal atau tidak telah sepenuhnya jelas sejak memberlakukan pajak yang kaku pada 2022 tetapi tidak menyatakan kripto sebagai aset legal.

Rancangan undang-undang India untuk regulasi kripto telah disimpan dihentikan sementara karena pemerintah India menginginkan konsensus global terlebih dahulu.

Dalam hal langkah selanjutnya untuk India dalam membentuk kebijakan kripto global, rencananya adalah untuk mengambil kemajuan makalah IMF dari konsensus di G-20 ke kelompok kerja aset kripto dari Dewan Stabilitas Keuangan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.