Starlink di Gaza: Israel Marah Usai Elon Musk Janji Sediakan Internet ke Organisasi Kemanusiaan

Liputan6.com, Washington, DC - Miliarder Elon Musk memberi janji bahwa internet dari satelit Starlink bakal tersedia di Gaza untuk membantu kinerja organisasi internasional. Sebelumnya, Israel dilaporkan memutuskan koneksi internet di Gaza. 

Akibat aksi Israel tersebut, sejumlah pegawai PBB yang aktif di Gaza kehilangan kontak dengan markas mereka. Salah satu yang resah adalah UNICEF karena sulit menghubungi para pegawainya. 

Dalam postingan di Instagram, Sabtu (28/10/2023), Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell berkata ia hanya bisa menghubungi beberapa pegawai UNICEF. 

"Situasi di Gaza mengerikan," ujar Russell. 

Anggota DPR Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) juga angkat bicara terhadap aksi Israel yang memutus akses internet. 

"Memutuskan komunikasi kepada populasi sebesar 2,2 juta orang adalah hal yang tak bisa diterima. Para jurnalis, profesial medis, upaya kemanusiaan, dan kehidupan tak bersalah semuanya dalam bahaya. Saya tidak tahu bagaimana tindakan demikian bisa dibela. Amerika Serikat secara historis mengecam praktek seperti ini," ujar AOC melalui Twitter.

Elon Musk lantas merespons bahwa Starlink akan menyediakan internet.

"Starlink akan mendukung konektivitas terhadap organisasi-organisasi bantuan yang diakui internasional di Gaza," ujar Elon Musk.

Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi langsung merespons dengan marah bahwa negaranya akan menjegal hal tersebut. 

"Israel akan menggunakan segala cara yang ia bisa untuk melawan ini. HAMAS akan menggunakannya untuk aktivitas-aktivitas teroris. Tidak ada keraguan tentang itu, kami mengetahuinya, dan musk mengetahuinya. HAMAS itu ISIS," ujar Karhi.

Elon Musk pun membalas bahwa pihaknya tidak naif dan semua koneksi ke Starlink akan diperiksa. 

"Kami akan mengambil tindakan-tindakan luar biasa untuk mengkonfirmasi bahwa itu digunakan murni *hanya* untuk alasan-alasan kemanusiaan. Lebih lanjut, kami akan melakukan cek keamanan dengan pemerintah AS dan Israel sebelumnya menyalakan bahkan satu kriminal.

Sekitar 100 jet tempur digunakan oleh otoritas Israel untuk melakukan penyerangan Jalur Gaza semalam untuk menghancurkan lokasi Hamas.

Hal ini dikonfirmasi oleh Operasi Angkatan Udara Israel Brigadir Jenderal Gilad Keinan, dikutip dari laman BBC, Sabtu (28/10).

“Sekitar 100 jet tempur digunakan dalam pemboman Israel di Jalur Gaza semalam yang menghancurkan ratusan sasaran Hamas," kata kepala Operasi Angkatan Udara Israel Brigadir Jenderal Gilad Keinan.

Dalam sebuah postingan di Twitter, pasukan Israel mengutip Keinan yang mengatakan bahwa "tujuan angkatan udara jelas untuk menghancurkan segala sesuatu yang disentuh oleh tangan Hamas".

Israel memutus akses internet dan komunikasi di Jalur Gaza, serta meningkatkan intensitas pengeboman pada Jumat (27/10/2023) malam. Pengumuman terbaru militer Israel dinilai mengisyaratkan semakin dekatnya invasi darat ke Gaza.

Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari seperti dilansir AP, Sabtu (28/10/2023) mengatakan, pasukan angkatan darat memperluas aktivitas mereka pada Jumat malam di Gaza dan bertindak dengan kekuatan besar untuk mencapai tujuan perang.

Israel mengklaim bahwa serangannya menargetkan pasukan dan infrastruktur Hamas dan kelompok militan itu beroperasi dari lingkungan warga sipil, sehingga menempatkan mereka dalam bahaya.

Ledakan akibat serangan udara yang terus menerus menerangi langit Kota Gaza selama berjam-jam pada Jumat malam. Penyedia telekomunikasi Palestina, Paltel, memastikan bahwa pengeboman menyebabkan "gangguan total" terhadap layanan internet, seluler, dan telepon rumah.

Pemutusan hubungan ini berarti bahwa korban akibat serangan dan rincian serangan darat tidak dapat segera diketahui. Beberapa telepon satelit dilaporkan tetap berfungsi.

Sudahlah berada dalam kegelapan setelah sebagian besar aliran listrik diputus aksesnya beberapa minggu lalu, warga Palestina di Jalur Gaza kini semakin terisolasi. Sebagian besar mereka mengungsi dengan persediaan makanan dan air yang hampir habis.

Amnesty International Indonesia dan aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas menuntut untuk mengakhiri serangan di Gaza. Aksi dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). 

Sudah tiga pekan Jalur Gaza makin membara dan belum ada tanda-tanda bakal berakhir sejak serangan tak terduga Hamas ke Israel yang menewaskan 1.400 jiwa dan serangan balik Israel ke Gaza yang merenggut lebih banyak nyawa hingga lebih dari 5.000 jiwa. 

Jalur Gaza kini luluh lantak akibat serangan serampangan Israel. Banyak bangunan yang hancur bahkan rumah sakit pun hampir kolaps akibat serangan tersebut. Semakin parah karena blokade ilegal oleh Israel di Gaza selama 16 tahun.

“Karena itu inilah saat sejarah bagi PBB, bagi kita semua, bagi Indonesia yang sudah memperlihatkan tekad perjuangannya dengan mendirikan rumah sakit bagi masyarakat Palestina di Gaza untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin dilakukan pada saat momentum puncaknya dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang luar biasa," ujar Marzuki Darusman, Pelapor khusus PBB atas HAM di Korea Utara 2010-2016, Jumat (27/10/2023). 

Lebih lanjut Marzuki mengungkapkan ketika ini masih dibiarkan, tidak hanya pelanggaran HAM tapi bakal menjadi tragedi kemanusiaan yang tiada tara.

"Kalau ini dibiarkan akan terjadi tidak saja pelanggaran hak Asasi manusia, tetapi tragedi kemanusiaan yang tidak ada taranya sampai hari ini," ucapnya.

Dia pun mengatakan, agar kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Sementara, untuk masyarakat internasional diminta untuk segera mengirimkan bantuan humaniter secepatnya.

“Menyalurkan secepat-cepatnya bantuan masif humaniter untuk menyelamatkan anak-anak,  ibu-ibu dan seluruh masyarakat Palestina yang dari hari ke hari mengalami cedera pembunuhan anak-anak,  ibu-ibu dan seterusnya,” pungkasnya.

Selain itu, Marzuki Darusman juga mengatakan, Amerika Serikat harus bertindak di konflik Palestina-Israel dil uar dewan keamanan PBB.

“Di masa yang lalu Amerika Serikat bertindak di luar dewan keamanan di Irak. Kita pikir satu contoh, dan Afghanistan," ujar Marzuki.

"Mengapa sekarang Amerika tidak bisa bertindak di luar dewan keamanan yang macet itu untuk mencari penyelesaian yang adil. Inilah kesempatan untuk menghentikan pertumpahan darah yang lebih jauh lagi," sambungya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, yang perlu didorong adalah pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia, bahkan negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. 

Negara seperti Rusia, China misalnya untuk memastikan ada resolusi ceasefire, ada resolusi gencatan senjata, ada resolusi untuk jeda kemanusiaan agar memungkinkan penanganan situasi pengungsi. 

“Penanganan situasi warga sipil termasuk mengevakuasi mereka yang sekarang ini masih berada di bawah reruntuhan,” ungkap Usman.