Pemimpin Negara Arab Kutuk Operasi Militer Israel di Gaza, Serukan Gencatan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin negara Arab dan Islam mengutuk operasi militer Israel di Gaza dan korban jiwa warga sipil Palestina yang besar jumlahnya serta infrastruktur dalam pertemuan di Riyadh, Ibu Kota Arab Saudi, Sabtu (11/11). Pertemuan itu digelar ketika Israel masih melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza untuk menarget Hamas sebagai balasan atas serangan pada 7 Oktober.

Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed Bin Salman, yang menjadi tuan rumah pertemuan puncak pada Sabtu, menggunakan bahasa yang keras untuk mengutuk operasi militer Israel di Gaza, dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (12/11/2023).

Dia menentang perang itu dan korban jiwa perempuan, anak-anak, dan lansia yang besar, serta kerusakan pada rumah sakit, tempat-tembat ibadah, dan infrastruktur rakyat. Arab Saudi, kata Salman, sedang bekerja sama dengan para mitra untuk menghentikan perang itu dan menyerukan penghentian pertempuran segera. Dia juga menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

Stasiun TV Al-Arabiya milik Pemerintah Saudi melaporkan resolusi pertemuan puncak yang meminta digelarnya persidangan kejahatan perang, penghentian upaya pengusiran paksa orang Palestina di dalam Gaza atau tempat lainnya, dan gencatan senjata.

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan operasi militer Israel di Gaza adalah "kejahatan terburuk dalam sejarah." Raisi adalah Presiden Iran pertama yang mengunjungi Arab Saudi dalam satu dekade.

Raisi juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk memberikan label tentara Israel sebagai "kelompok teroris," dan "memboikot Israel," termasuk minyak bumi dan barang-barang lainnya.

Dia menuntut pembentukan pengadilan kejahatan perang bagi para pemimpin AS dan Israel serta para pejabatnya yang menurut Raisi telah melakukan kejahatan perang.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dengan menggunakan bahasa yang lebih terukur, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pendirian negara Palestina "sesuai dengan perbatasan pada 4 Juni 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."

Dia mengatakan Mesir mengutuk pembunuhan warga tidak berdosa dan "penghukuman kolektif terhadap Gaza, termasuk pembunuhan-pembunuhan dan blokade serta pengusiran paksa orang-orang yang tidak bisa diterima." Dia menambahkan sejumlah tindakan itu tidak bisa dibenarkan sebagai tindakan mempertahankan diri.

Sisi menyerukan komunitas internasional dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "untuk menerapkan gencatan senjata segera dan tanpa persenjataan di Gaza."

Dia juga menuntut "penghentian atas pengusiran paksa orang-orang Palestina," dan bagi masyarakat internasional untuk "menjamin keamanan warga sipil."

Dia menambahkan bahwa "bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza," dan Israel harus "menanggung tanggung jawab internasional sebagai 'kekuasaan pendudukan' untuk mengizinkan aliran bantuan."

Belum jelas tindakan konkret apa yang akan diambil oleh negara-negara Arab dan Islam untuk menerapkan resolusi atau deklarasi yang diucapkan pada pertemuan puncak Sabtu. Beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab, punya hubungan diplomatik dengan Israel, sedangkan Iran, Suriah, Lebanon dan Aljazair sebaliknya.