Ancaman Deepfake dan Kecerdasan Buatan Terhadap Pemilu

Liputan6.com, London - Badan keamanan siber Inggris menyebut perkembangan deepfake dan kecerdasan buatan memberikan ancaman yang serius terhadap pemilu. Kabar ini cukup relevan bagi negara yang akan melaksanakan pemilu dalam waktu dekat seperti Indonesia. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Selasa (14/11), Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) di Inggris mengatakan “tahun ini kita melihat munculnya aktor-aktor terkait negara (asing) sebagai ancaman siber baru terhadap infrastruktur nasional yang penting” seperti listrik, air, dan jaringan internet.

NCSC – yang merupakan bagian dari badan spionase siber Inggris, GCHQ – mengatakan dalam evaluasi tahunannya bahwa tahun lalu juga telah “muncul kelompok musuh siber baru dalam bentuk aktor-aktor yang berafiliasi pada negara asing, yang seringkali bersimpati pada invasi lebih lanjut Rusia terhadap Ukraina. Mereka termotivasi secara ideologis, bukan finansial.”

NCSC mengungkapkan, negara-negara dan kelompok-kelompok tersebut menimbulkan “ancaman yang bertahan lama dan signifikan,” mulai dari penjahat berbahasa Rusia yang menarget perusahaan-perusahaan Inggris dengan serangan ransomware, hingga “aktor siber yang berafiliasi dengan negara Tiongkok” yang menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar “tujuan strategis yang mengancam keamanan dan stabilitas kepentingan Inggris.”

Menggaungkan peringatan dari badan intelijen MI5 dan MI6 Inggris, NCSC menyebut bangkitnya China sebagai negara adidaya teknologi “sebuah tantangan yang menentukan zaman bagi keamanan Inggris.” “China bisa menjadi kekuatan utama di dunia maya jika upaya kita untuk meningkatkan ketahanan dan mengembangkan kemampuan tidak bisa mengimbanginya,” katanya.

Laporan ini juga menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan yang berkembang pesat terhadap pemilu, termasuk pemilu nasional di Inggris yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2025.

Walaupun Ingris masih menggunakan metode pemungutan suara cara kuno -- yaitu dengan pensil dan kertas -- yang menyulitkan peretas untuk mengganggu pemungutan suara, NCSC mengatakan bahwa video palsu (deepfake video) dan “robot hiper-realistis” akan membuat penyebaran disinformasi selama kampanye menjadi lebih mudah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu 2024. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan, ketiga pasangan capres-cawapres tersebut untuk tidak mencuri start kampanye.

Ketua Bawaslu, Rahmad Bagja menilai, akan ada potensi pelanggaran untuk melakukan kampanye selama masa sosialisasi. Dia meminta, untuk seluruh massa pendukung, partai politik (parpol), dan tim sukses (timses) bersabar dan memberikan sosialisasi dengan bijak.

"Harus berhati-hati karena biasanya kalau sudah ada calon presiden sudah mulai nih kampanyenya, itu agak mengerikan. Jadi kami harapkan semua massa pendukung dan parpol berhati-hati memperhatikan masa kampanye," ujar Bagja dilansir dari Antara, Selasa (14/11).

Bagja meminta, kepada seluruh pendukung capres-cawapres untuk memanfaatkan tahapan sosialisasi sebelum kampanye dimulai.  

"Ini menyiasati masa kampanye yang hanya 75 hari dulu 200 hari, oleh sebab itu sisasat positif ya atas tahapan sosialisasi panjang ini," ucap Bagja.

Bagja menambahkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika dalam kegiatan sosialisasi ditemukan potensi pelanggaran.

"Kegiatan sosialisasi, kalau pun ada pelanggaran maka kami akan tindak sesuai peraturan KPU salah satunya mengatur soal sosialisasi. Ada juga surat KPU untuk memperhatikan masa kampanye dan sosialisasi," ujar Bagja.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan, tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. 

Anggota KPU, Idham Kholik menyatakan, hasil pleno tertutup menyebutkan, tiga Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat sebagai paslon capres-cawapres untuk Pemilu serentak 2024.

"Hasil sidang pleno tersebut telah kami tuangkan dalam PKPU nomor 1631 tahun 2023,” kata Idham dalam konferensi pers KPU RI, Senin (13/11/2023).

Diketahui, Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta masyarakat ikut mengawal pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil. Cak Imin mengibaratkan pemilu 2024 bak permainan sepak bola.

"Tentu kita akan menghadapi pertandingan sepak bola yang sengit, kita harapkan para penonton terus menikmati pertandingan secara live," kata dia kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Cak Imin mengatakan, penonton seperti layaknya masyarakat yang mempunyai hak pilih.

"Kalau ada yang nakal, tolong disoraki. Kalau ada yang tekel, tolong disoraki. Kalau ada yang main curang, tolong disoraki," ujar dia.

Cak Imin meminta menggunakan kamera untuk memotret supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal.

Sslain itu, ia meminta wasit untuk berlaku adil dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu.

"Tolong sertifikat FIFA digunakan sebaik-baiknya. Kalau Anda wasit merangkap bermain, sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA. Jadilah wasit yang objektif, jadilah wasit yang benar-benar bisa membawa hasil pemilu yang membanggakan," ujar dia.

"Yang kita perjuangkan ini adalah pemilihan umum yang legitimate, pemilihan umum yang diakui dunia, pemilihan umum yang diakui rakyat, pemilihan umum yang melahirkan pemerintahan yang bisa ditaati secara langsung oleh rakyat," sambung dia.

Cak Imin mengatakan, pemilu harus jujur adil bebas rahasia. Karena yang dipertaruhkan dalam pemilu adalah sebuah produk hasil yang baik, melahirkan demokrasi yang baik sekaligus ketaatan rakyat untuk bersama-sama menjadi bagian dari pembangunan nasional.