Survei: Status Ekonomi Rendah Picu Kaum Muda Korea Selatan Enggan Menikah

Liputan6.com, Korea Selatan - berpe Persepsi remaja di Korea Selatan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga mereka, menurut laporan dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.

Laporan Survei Komprehensif Pemuda, yang dirilis pada hari Rabu (29/5/2024), menekankan bahwa remaja dari rumah tangga berpenghasilan rendah cenderung lebih condong untuk memandang pernikahan sebagai sesuatu yang tidak penting dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berpenghasilan lebih tinggi.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 69% remaja dari rumah tangga dengan rata-rata pendapatan bulanan 2 juta won atau Rp23 juta menjawab "tidak begitu" ketika ditanya apakah mereka merasa harus menikah tahun lalu.

Ini menandai peningkatan yang signifikan dalam sentimen negatif terhadap pernikahan di antara kelompok pendapatan terendah. Angka tersebut meningkat sebesar 6,5% selama tiga tahun, naik dari 62,5% pada tahun 2020.

Sebaliknya, sekitar 61,2% remaja dari keluarga dengan pendapatan bulanan 6 juta won (Rp70,7 juta) atau lebih mengindikasikan bahwa mereka tidak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting.

Di antara kelompok pendapatan yang lebih tinggi ini, 58,9% memiliki pandangan tersebut pada tahun 2020, naik sedikit menjadi 61,2% pada tahun 2023. 

Peningkatan yang moderat tersebut menyoroti pergeseran yang kurang mencolok dibandingkan dengan perubahan signifikan yang terlihat di kalangan remaja berpendapatan rendah.

Laporan tersebut juga menyoroti perubahan sikap yang patut diperhatikan terhadap pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, 51% responden percaya bahwa pernikahan itu penting, sebuah angka yang sejak itu turun menjadi 39,1% pada tahun 2023.

Mengingat keprihatinan sosial yang meningkat terhadap angka kelahiran rendah dan tren meningkatnya pandangan remaja terhadap pernikahan sebagai pilihan, kementerian gender menyarankan bahwa penting untuk mengevaluasi kembali strategi untuk mengatasi penurunan laju kelahiran.

Disparitas dalam persepsi pernikahan di antara remaja dari berbagai tingkat pendapatan sejalan dengan tren lebih luas dari "klasifikasi" dalam pernikahan dan kelahiran anak.

Menurut laporan tahun 2022 oleh Institut Riset Ekonomi Korea, laju kelahiran di antara kelas berpenghasilan rendah turun sebesar 51% antara tahun 2010 dan 2019, sementara kelas berpenghasilan atas mengalami penurunan hanya sebesar 24,2%.

Selain itu, studi terbaru menunjukkan bahwa karyawan dari perusahaan kecil dan menengah atau pekerja non-reguler, yang biasanya menghadapi kondisi kerja yang lebih buruk, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menikah dan memiliki anak dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perusahaan besar dan karyawan reguler.

Survei ini juga menyoroti disparitas dalam konsumsi sarapan dan kesejahteraan subjektif di antara remaja dari berbagai kelompok pendapatan.

Tahun 2023, hanya 43,9% remaja di rumah tangga dengan pendapatan kurang dari 2 juta won (Rp23 juta) per bulan yang secara teratur sarapan, dibandingkan dengan 65,7% dari mereka di rumah tangga dengan pendapatan 6 juta won (Rp70,7 juta) atau lebih.

Selain itu, terdapat kesenjangan kebahagiaan yang diamati antara remaja dari keluarga berpenghasilan rendah dan tinggi ketika ditanya apakah mereka merasa bahagia.

Meskipun masih ada disparitas, kesenjangan antara kelompok pendapatan telah sedikit menyempit dalam hal konsumsi sarapan dan indikator sentimen positif sejak survei tahun 2020. Misalnya, perbedaan dalam tingkat konsumsi sarapan menurun dari 28 poin persentase pada tahun 2020 menjadi 21,8 poin persentase tahun 2023.

Pemimpin Korea Selatan pada Kamis 9 Mei 2024 mengatakan bahwa ia berencana membentuk kementerian baru untuk mengatasi darurat nasional atas tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.

Seperti yang diketahui, Korea Selatan tengah bergulat dengan krisis demografi yang semakin parah.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan dia akan meminta kerja sama parlemen untuk membentuk Kementerian Penanggulangan Angka Kelahiran Rendah, seperti dikutip dari CNN.

"Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dapat dianggap sebagai darurat nasional," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan untuk menandai dua tahun masa jabatannya, seperti dilansir CNN, Sabtu (11/5/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Yoon Suk Yeol mengakui pemerintahannya gagal dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Dia berjanji akan menggunakan masa jabatannya selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan perekonomian dan mengatasi angka kelahiran rendah.

Korea Selatan mempunyai tingkat kesuburan terendah di dunia, yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita seumur hidupnya.

Angka ini hanya tercatat sebesar 0,72 pada tahun 2023 yang turun dari 0,78 pada tahun sebelumnya, penurunan terbaru dalam serangkaian penurunan tahunan yang panjang.

Negara-negara membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil, tanpa adanya imigrasi.

Data tersebut menggarisbawahi bom waktu demografi yang dihadapi Korea Selatan dan negara-negara Asia Timur lainnya karena masyarakat mereka mengalami penuaan yang cepat hanya dalam beberapa dekade setelah industrialisasi yang pesat.