Pemerintah Australia Diminta untuk Larang Semua Iklan Judi Online

Liputan6.com, Canberra - Kerugian akibat perjudian di Australia, negara berpopulasi hanya 27 juta jiwa itu, diperkirakan mencapai 25 miliar dolar Australia per tahun (sekitar Rp261 triliun).

Iklan-iklan yang membujuk orang untuk mempertaruhkan uang mereka tersebar luas di televisi, radio, dan papan reklame. Mesin slot, yang dikenal sebagai "pokies", juga dipasang di banyak pub, mendorong lebih banyak orang untuk mempertaruhkan uang mereka, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Surat itu ditandatangani lebih dari 60 tokoh terkemuka di Australia dan ditujukan kepada Perdana Menteri Anthony Albanese dan pemimpin oposisinya.

Surat tersebut bertuliskan, "Iklan perjudian di Australia sudah berada di luar kendali, dengan satu juta iklan perjudian ditayangkan di televisi dan radio bersiaran gratis hanya dalam waktu satu tahun."

Mereka mendesak pemerintah Australia, yang kini dikuasai Partai Buruh di bawah pimpinan Albanese, dan oposisi konservatif, untuk menyetujui pelarangan semua iklan perjudian dalam waktu tiga tahun, sesuai dengan rekomendasi dari sebuah laporan tahun 2023 tentang bahaya perjudian.

"Banyak warga Australia yang khawatir dengan menjamurnya iklan perjudian di layar piranti kita dan meningkatnya kerugian akibat perjudian," kata mantan Perdana Menteri Australia John Howard, salah satu yang menandatangani surat itu. "Saya yakin kerugian akibat perjudian juga mengakibatkan kerugian besar bagi seluruh masyarakat.

Studi berjudul "Kehancuran Finansial", yang dikutip pemerintah Australia menunjukkan kerugian akibat perjudian Australia mencapai 25 miliar dolar Australia per tahun, yang memecahkan rekor global per kapita.

Bahkan selama periode penanganan COVID-19, di mana banyak pub, klub, dan kasino yang ditutup pada tahun finansial 2020-2021, data statistik pemerintah Australia menunjukkan kerugian perjudian yang melebihi 24 miliar dolar Australia (sekitar Rp251 triliun).

"Larangan total terhadap semua iklan perjudian sangat penting untuk menghentikan perusahaan perjudian menarget anak-anak kita," kata kepala eksekutif Alliance for Gambling Reform, Martin Thomas.

"Keputusan untuk sekadar membatasi iklan, atau membatasi larangan total agar diberlakukan terhadap media sosial saja, hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan membuat warga Australia sangat terancam," kata Thomas dalam sebuah pernyataan.

Selain kerugian finansial, biaya yang harus ditanggung jika tidak ada aksi nyata adalah "meningkatnya kehancuran finansial, masalah kesehatan mental, bunuh diri, dan tindak kekerasan dalam keluarga yang dapat diperburuk oleh perjudian", katanya.

Surat kabar Nine Entertainment Australia melaporkan pemerintah Australia rencananya akan mengumumkan rancangan undang-undang dalam beberapa minggu ke depan, yang isinya menetapkan pembatasan daripada larangan iklan total. Albanese pada minggu lalu mengatakan pemerintahnya telah berkomunikasi dengan para "pemangku kepentingan" dan berkomitmen untuk "meminimalisir bahaya perjudian", tetapi menolak untuk mengatakan apakah larangan iklan juga akan dipertimbangkan.