AS 4 Kali Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza, Kapan Perang Israel Vs Hamas Berakhir?

Liputan6.com, New York - Amerika Serikat (AS) telah memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata "segera, tanpa syarat, dan permanen" di Jalur Gaza, karena pemboman Israel terhadap wilayah Palestina terus berlanjut.

AS menolak tindakan tersebut pada Rabu (20/11) pagi sementara 14 anggota dewan lainnya memberikan suara mendukung.

Sementara resolusi tersebut menyerukan pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza, Washington telah menyuarakan penentangan terhadap tuntutannya untuk gencatan senjata "tanpa syarat".

"Kami menjelaskan sepanjang negosiasi bahwa kami tidak dapat mendukung gencatan senjata tanpa syarat yang gagal membebaskan para sandera," kata Robert Wood, wakil utusan AS untuk PBB, selama sesi di New York seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (21/11/2024).

"Akhir perang yang langgeng harus dicapai dengan pembebasan para sandera. Kedua tujuan mendesak ini saling terkait erat. Resolusi ini mengabaikan kebutuhan itu, dan karena alasan itu, Amerika Serikat tidak dapat mendukungnya.”

Ini adalah keempat kalinya pemerintahan Presiden AS Joe Biden melakukan veto resolusi yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza sejak serangan militer Israel dimulai pada Oktober tahun lalu.

Hingga saat ini, hampir 44.000 warga Palestina telah tewas dalam pemboman Israel di Gaza, yang juga telah menjerumuskan wilayah pesisir itu ke dalam krisis kemanusiaan.

Biden – pendukung setia Israel – telah menghadapi kecaman luas dari para pembela hak asasi manusia atas sikap pemerintahannya, termasuk penolakannya untuk mensyaratkan bantuannya kepada sekutu utama AS di tengah perang Israel vs Hamas di Gaza.

AS memberi Israel sedikitnya $3,8 miliar dalam bentuk bantuan militer setiap tahun, dan pemerintahan Biden telah mengesahkan $14 miliar dalam bentuk bantuan lebih lanjut kepada negara itu sejak konflik di Gaza dimulai.

Beth Miller, direktur politik di kelompok advokasi yang berbasis di AS, Jewish Voice for Peace, menyebut veto AS pada hari Rabu sebagai "menyedihkan" dan mengatakan warisan pemerintahan Biden adalah genosida di Gaza.

"Fakta bahwa mereka terus-menerus mengulang-ulang bahwa mereka 'bekerja tanpa lelah' untuk gencatan senjata sementara pada saat yang sama menghalangi upaya untuk mencapai gencatan senjata dan mengirim senjata mematikan ke pemerintah Israel ... adalah lelucon yang tidak masuk akal," kata Miller kepada Al Jazeera.

Melaporkan dari markas besar PBB di New York, Gabriel Elizondo dari Al Jazeera mengatakan "jelas Amerika Serikat berada di pulau yang terpisah".

"Perlu diulangi bahwa rancangan resolusi ini adalah hasil dari negosiasi selama berminggu-minggu," Elizondo melaporkan, menambahkan bahwa ada "rasa frustrasi yang jelas di antara anggota DK PBB karena tidak ada tindakan apa pun di Gaza".

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berterima kasih kepada AS karena menggunakan hak vetonya, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Biden “berdiri di sisi moralitas dan keadilan” dengan “menolak meninggalkan para sandera”.

"Teks tersebut mengabaikan penderitaan 101 sandera tak berdosa yang masih ditahan oleh Hamas di Gaza," kata Danon.

Namun Majed Bamya, wakil utusan PBB untuk Negara Palestina, menekankan selama sesi Dewan Keamanan Rabu (20/11) pagi bahwa gencatan senjata akan memungkinkan semua nyawa diselamatkan.

“Ini benar setahun yang lalu; ini bahkan lebih benar hari ini. Gencatan senjata tidak menyelesaikan segalanya tetapi itu adalah langkah pertama menuju penyelesaian apa pun,” kata Bamya.

“Dunia seharusnya tidak terbiasa dengan kematian orang Palestina, melihat anak-anak Palestina kelaparan, melihat ibu-ibu menggendong anak-anak mereka dari satu tempat ke tempat lain, mengungsi secara paksa,” jelas Bamya.

"Fakta bahwa kami adalah orang Palestina tidak membuatnya kurang mengejutkan atau kurang keterlaluan. Mungkin bagi sebagian orang, kita memiliki kewarganegaraan yang salah, keyakinan yang salah, warna kulit yang salah — tetapi kita adalah manusia dan kita harus diperlakukan seperti itu."

Bamya menambahkan bahwa dunia sedang menyaksikan "upaya untuk memusnahkan suatu bangsa" sementara alat-alat "yang dirancang untuk menanggapi situasi ini tidak digunakan".

“Apakah nyawa orang Palestina tidak layak diselamatkan, atau apakah Israel memiliki izin untuk membunuh? Bisakah dewan ini hanya mengadopsi resolusi dan kemudian menyaksikan pelanggaran terang-terangan mereka? Ketidakberdayaan yang ditimbulkan sendiri ini harus dihentikan."

Amar Bendjama, utusan Aljazair untuk PBB, juga menyuarakan rasa frustrasi pada hari Rabu (20/11) atas pemblokiran resolusi oleh AS.

“Ada konsesi yang signifikan selama negosiasi, namun satu anggota memilih untuk memblokir tindakan apa pun — tindakan apa pun — dari dewan ini,” kata Bendjama kepada dewan.

“Pesan hari ini jelas, terutama kepada kekuatan pendudukan Israel: ‘Anda dapat melanjutkan genosida Anda, Anda dapat melanjutkan hukuman kolektif Anda terhadap orang-orang Palestina dengan impunitas penuh. Di ruang ini, Anda menikmati kekebalan’.”