Hakim ICJ Nawaf Salam Ditunjuk Jadi PM Lebanon, Ini Profilnya

Liputan6.com, Beirut - Presiden baru Lebanon Panglima Angkatan Darat Jenderal Joseph Aoun telah menunjuk diplomat dan ahli hukum terkemuka Nawaf Salam sebagai perdana menteri (PM).

Laporan Associated Press (AP) yang dikutip Selasa (14/1/2025) menyebut bahwa Joseph Aoun meminta diplomat dan ahli hukum terkemuka Nawaf Salam untuk membentuk pemerintahan baru negara itu setelah diangkat menjadi perdana menteri oleh sejumlah besar legislator pada hari Senin (13/1). Sebuah langkah yang sepertinya tampaknya membuat marah kelompok Hizbullah dan sekutunya.

PM Lebanon Nawaf Salam adalah hakim internasional terkemuka yang memperoleh dukungan karena tidak ikut campur dalam pertikaian politik yang telah melumpuhkan negara yang dilanda krisis tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Pria berusia 71 tahun tersebut, yang hingga kini menjadi hakim ketua di International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional di Den Haag, berasal dari keluarga politik terkemuka di Beirut.

Sebelumnya, hakim ICJ itu telah diajukan untuk membentuk kabinet di negara Mediterania yang sangat terpecah belah itu, tetapi Hizbullah yang didukung Iran telah berulang kali menolaknya, sementara para penentang kelompok tersebut berharap Salam akan mampu mereformasi lembaga-lembaga negara yang telah lama berada di bawah cengkeramannya.

Sejak saat itu, Hizbullah telah sangat melemah akibat perang baru-baru ini dengan Israel dan hilangnya sekutu utamanya, Bashar al-Assad dari Suriah, yang memungkinkan Presiden baru Lebanon Joseph Aoun pada hari Senin untuk menugaskan Salam untuk membentuk pemerintahan.

Kelompok tersebut dan sekutunya Amal movement kembali menolak Salam, tetapi untuk pertama kalinya, partai politik lain yang sebelumnya bersekutu dengan gerakan Syiah tersebut mendukungnya.

"Nawaf Salam sangat dihormati atas ketelitian akademisnya, pandangan independen, dan komitmennya terhadap keadilan dan hak asasi manusia," kata analis Lebanon Imed Salamey.

"Kemampuannya untuk menjaga jarak yang sama dari partai-partai yang terpecah di Lebanon, sambil mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan, menjadikannya simbol harapan untuk masa depan yang lebih bertanggung jawab dan inklusif."

Ketika ekonomi negara itu runtuh pada tahun 2019, protes massa meletus menuntut perombakan kelas penguasa yang dituduh melakukan korupsi dan sebagian besar tidak berubah sejak perang saudara 1975-1991. Tetapi protes itu mereda saat pandemi Covid melanda, sebelum ledakan besar di pelabuhan Beirut menghancurkan ibu kota pada tahun 2020.

Berikut ini profil Nawaf Salam:

Dalam profil Nawaf Salam yang dikutip dari AFP, ia disebut terlahir di Beirut pada tahun 1953. Belajar hukum dan ilmu politik, termasuk di Harvard di Amerika Serikat dan Sciences Po di Prancis.

Nawaf Salam diangkat menjadi duta besar Lebanon untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007, saat politikus anti-Hizbullah Fuad Siniora menjadi perdana menteri, dan menjabat selama satu dekade.

Politisi yang menentang Hizbullah terus menerus mengusulkan beberapa kali agar Salam memimpin pemerintahan baru. Ia terpilih menjadi presiden ICJ pada bulan Februari tahun 2023 lalu.

"Perannya di Den Haag memperkuat profilnya sebagai seorang reformis yang mampu mengatasi korupsi dan inefisiensi, menyelaraskannya dengan tuntutan warga Lebanon akan akuntabilitas dan transparansi," kata Salamey.

Tulisan Salam yang produktif termasuk esai tahun 2004 tentang reformasi sistem pemilihan Lebanon.

Pada bulan Juli, ia mengumumkan bahwa ICJ telah menemukan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina adalah "ilegal" dan menyerukan diakhirinya "keberadaannya yang melanggar hukum secepat mungkin".

Pernyataan itu tidak mengikat, tetapi muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas jumlah korban tewas dan kehancuran dalam perang Israel melawan Hamas, yang dipicu oleh serangan kelompok Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023.

Israel mengecam keputusan itu sebagai "kebohongan", sementara Palestina mengatakan itu adalah "momen penting".

Pemilihan Nawaf Salam dilakukan setelah anggota parlemen -- di bawah tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Arab Saudi -- akhirnya memilih Aoun sebagai presiden setelah jabatannya kosong selama dua tahun.

Profesor universitas Lebanon Ali Mrad mengatakan dukungan untuk pencalonan Salam mencerminkan "perubahan nyata yang dialami Lebanon".

Mrad mengatakan bahwa memilih perdana menteri dengan nilai-nilai internasional, kualitas reformis, dan rekam jejak yang telah mengambil sikap tegas terhadap masalah Palestina, dapat menempatkan Lebanon di "jalan yang benar".

Salam mengikuti jejak pamannya Saeb, yang memimpin pemerintahan empat kali antara tahun 1952 dan 1973, dan sepupunya Tammam, yang menjadi perdana menteri dari tahun 2014 hingga 2016.

Istrinya Sahar Baassiri adalah mantan utusan Lebanon untuk dana budaya dan pendidikan PBB di Paris.