Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Kembali Mangkir dari Pemeriksaan soal Darurat Militer

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang telah ditangkap tidak akan muncul pada Senin (20/1/2025) untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait upaya pemberlakuan darurat militer. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pengacaranya.

Yoon Suk Yeol telah diperintahkan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk hadir pada pemeriksaan yang berlangsung pukul 10.00 waktu setempat setelah dia gagal hadir pada jadwal sebelumnya.

CIO diperkirakan akan membawanya secara paksa atau mengunjunginya di Lembaga Pemasyarakatan Seoul tempat dia ditahan sejak Rabu (15/1) jika dia terus menolak perintah tersebut. Demikian seperti dilaporkan kantor berita Yonhap.

Yoon Suk Yeol ditahan secara resmi pada Minggu (19/1) pagi setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk memperpanjang penahanannya atas kekhawatiran dia dapat menghancurkan bukti.

Presiden yang dimakzulkan ini menghadapi dakwaan memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya melalui penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat pada 3 Desember 2024. Dia juga dituduh mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen yang berusaha membatalkan keputusan tersebut.

Dengan dikeluarkannya surat perintah penahanan, penyidik dapat menahan Yoon Suk Yeol selama maksimal 20 hari, termasuk hari-hari yang telah dia habiskan di pusat penahanan setelah ditangkap di kediamannya di Seoul pada Rabu lalu.

CIO dilaporkan berencana memindahkan penahanan Yoon Suk Yeol ke kejaksaan setelah 10 hari. Kejaksaan kemudian diperkirakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendakwanya sebelum 20 hari berlalu.

Pengacara Yoon Suk Yeol membela kliennya dengan menyatakan bahwa pemberlakuan darurat militer adalah "tindakan pemerintahan" dan tidak dapat diadili oleh pengadilan karena diterapkan untuk mengatasi krisis nasional yang disebabkan oleh pemakzulan anggota kabinet yang dipimpin oposisi, kebuntuan legislatif, dan pemotongan anggaran sepihak.

Setelah surat perintah dikeluarkan, para pendukung Yoon Suk Yeol yang marah memecahkan jendela pengadilan dan mendobrak masuk ke dalam pengadilan sebagai bentuk protes, menciptakan keributan. Beberapa orang melemparkan kursi plastik, sampah, dan barang-barang lain ke polisi yang mengawal gedung pengadilan.

Sementara warga yang mendukung penahanan Yoon Suk Yeol merayakannya.

"Keadilan hukum masih ada," kata salah seorang dari mereka.

Penerbitan surat perintah oleh pengadilan ini menjadi momen yang menyelamatkan muka bagi CIO, mengingat pertanyaan yang terus muncul tentang kemampuan penyelidikan mereka, dengan para pengkritik menyoroti kurangnya pencapaian substansial sejak lembaga ini dibentuk empat tahun lalu.

Kemampuan CIO untuk menangani kasus besar dipertanyakan ketika percobaan pertama untuk menahan Yoon Suk Yeol terhambat karena langkah keras Layanan Keamanan Presiden yang menentang pelaksanaan surat perintah tersebut pada awal bulan ini.

Kekuasaan Yoon Suk Yeol sebagai presiden tengah ditangguhkan setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

Bola ada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang sedang mempertimbangkan apakah akan mengembalikan atau memberhentikan Yoon Suk Yeol dari jabatannya.