Menilik Ancaman Bencana Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Liputan6.com, Jakarta Wilayah calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur berada pada zona dengan tingkat risiko ancaman bencana rendah hingga sedang. Berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRisk, ancaman risiko bencana yang bisa terjadi berupa hidrometeorologi seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja dalam konferensi pers "Tim Intelijen Bencana" di Ruang Serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta pada Jumat (30/8/2019).

"Risiko ancaman bencana di calon ibu kota baru tersebut bersifat dinamis. Artinya, hal itu bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memerhatkan kajian lingkungan dan faktor urbanisasi," jelas Wisnu sesuai keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Sabtu (31/8/2019).

"Kalau banyak manusia di sana bisa berkembang menjadi tinggi ancaman bencananya, khususnya hidrometrologi. Karena berhubunga dengan lingkungan. Kalau manusia masuk dan tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), maka akan ada ancaman (banjir). Semua itu juga disebabkan manusia."

Dalam hal ini, ancaman bencana yang bisa saja terjadi pada area calon ibu kota baru, tambah Wisnu, datang dari perilaku manusianya sendiri.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Menurut pakar dan peneliti tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko, tingkat risiko ancaman bencana gempa dan tsunami di Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang.

Berdasarkan kajian hipotesisnya, potensi risiko dari gempa yang terjadi merupakan dampak dari wilayah lain seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Jika terjadi gempa di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, dampak bisa saja dirasakan masyarakat di wilayah calon ibu kota baru, yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Potensi dari tsunami yang terjadi di area calon ibu kota baru disebabkan longsoran bawah laut. Ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan tsunami hanya 4 persen.

"Misal, ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain, seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan," jelas Widjo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo juga mengungkapkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5 dari 34 provinsi di Indonesia.dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar.

Peringkat pertama kasus karhutla diduduki Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar. Angka tersebut berdasarkan data per Juli 2019. Hal itu pun menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segala unsur terkait.

"Kaltim ini peringkat ke-5 se-Indonesia (kasus kebakarah hutan dan lahannya). Kasus (karhutla) terparah ada di NTT," ungkap Agus.

Dari pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik api (hotspot) yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu pertanda adanya kebakaran hutan. Kondisi ini dipengaruhi perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya.

Adanya musim kemarau yang lebih panjang merupakan dampak dari fenomena El Nino, yang menjadi faktor banyaknya titik hotspot terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia.

"Hotspot bukan (selalu) berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama tiga hari dan dilihat, apakah ada tampilan asap pada citra satelitnya. Tentunya, untuk menyimpulkan, apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," ujar Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN Indah Prasasti.

Hasil pertemuan "Tim Intelijen Bencana" menyimpulkan, potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang, yang mana hal itu bisa kian besar apabila tata kelola ruang tidak memerhatikan aspek lingkungan dan perilaku manusia.

"Perilaku manusia harus diatur untuk keberlangsungan masa depan anak cucu kita. Demi Ibu Kota Negara yang baru. Kalimantan Timur sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengatur dan mengelola tata ruangnya," tutup Wisnu.