PPKM Darurat Bakal Berjalan, Epidemiolog: Pilihan Terbaik tapi Bukan Ideal

Liputan6.com, Jakarta Kasus COVID-19 yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia membuat pemerintah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali.

Terkait kebijakan PPKM Darurat, epidemiolog yang juga peneliti dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah yang ideal untuk mengatasi kondisi COVID-19 saat ini.

"Menurut saya untuk saat ini, ya inilah pilihan terbaik tapi bukan ideal," katanya.

Meski begitu, ia mendukung kebijakan pemerintah agar bisa dilaksakanan semua pihak secara optimal. Sehingga bisa didapatkan hasil seperti yang diharapkan.

"Apapun strateginya, ya pokoknya lakukan, harus optimal. Sekarang ini saatnya beraksi," kata Dicky lewat pesan suara kepada Liputan6.com.

Simak Juga Video Berikut

Mengenai penurunan kasus dari kebijakan PPKM Darurat, hal tersebut belum bisa diketahui. Namun, jika benar-benar diimplementasikan bakal ada penurunan meski belum bisa diprediksi seberapa besar penurunannya.

"Bila PPKM Darurat ini benar-benar bisa diimplementasikan lalu dimonitoring pelaksanaannya dengan ketat ya pasti ada penurunan," kata Dicky.

Namun, Dicky yakin penurunan kasus tidak bisa sebesar 80 persen. Pada penurunan sebesar itu perlu upaya yang ideal yakni meminta masyarakat di rumah saja selama dua minggu.

"Tapi mungkin enggak seperti itu? (Di kebijakan PPKM Darurat) WFH-nya enggak benar-benar 100 persen, lalu masih ada perjalanan masih ada aktivitas yang jelas penuruan tidak sampai 80 persen," katanya.

Perlu diingat juga bahwa salah satu varian yang kini beredar di masyarakat adalah Delta. Varian ini 50 persen lebih menular daripada varian Alfa.

Kembali, Dicky mengingatkan bahwa pemerintah menetapkan PPKM Darurat, yang bisa kita lakukan adalah menjalankan dengan maksimal.