6 Poin Evaluasi Penerapan PPKM Menurut Epidemiolog

Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyampaikan evaluasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilakukan sebulan ke belakang.

oleh Ade Nasihudin Al Ansori diperbarui 10 Agu 2021, 17:00 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2021, 17:00 WIB
FOTO: 1.600 Bisnis Restoran Terancam Tutup Jika PPKM Terus Berlaku
Seorang pria berjalan dalam restoran di kawasan Mahakam, Jakarta, Sabtu (30/1/2021). Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran Emil Arifin memperkirakan 1.600 restoran terancam tutup jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus diperpanjang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Terkait hal ini, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyampaikan evaluasi PPKM yang dilakukan sebulan ke belakang.

Ada 6 poin evaluasi yang disampaikan sebagai berikut:

-PPKM berdampak positif dalam mencegah skenario terburuk di Jawa, Bali, Madura. Namun, belum terlihat untuk luar episentrum.

-PPKM belum berdampak signifikan menurunkan kasus infeksi dan kematian.

-PPKM belum signifikan meningkatkan intervensi 3T, 5M, dan vaksinasi.

-Masa krisis Jawa-Bali masih terjadi hingga akhir Agustus 2021.

-Pergerakan kasus ke pedesaan belum direspons memadai.

-Wilayah Jawa, Bali, Madura berpotensi mengalami kenaikan kasus bergelombang dengan korban jiwa lebih besar.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Simak Video Berikut Ini:


Potensi Kasus di Pedesaan

Dicky juga menyampaikan, potensi kasus infeksi COVID-19 di desa atau kampung sangat tinggi, karena:

- Risiko komplikasi dan kematian lebih tinggi di desa karena lansia dan komorbid jumlahnya besar.

- Minim cakupan 3T dan vaksin.

- Minim kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan.

- Potensi kolaps fasilitas kesehatan besar karena opsi rujukan terbatas.

- Kurangnya akses informasi.

- Densitas rendah, tapi karena wabah di desa terjadi lebih lambat daripada di kota maka cenderung abai atau lemah pencegahan.

-Pernikahan atau aktivitas sosial dan keagamaan menjadi superspreader event tersering di desa.


Memperpanjang PPKM

Dari evaluasi dan potensi yang dipaparkan tersebut, Dicky menyimpulkan bahwa kebijakan memperpanjang PPKM Level 2, 3, 4 hingga 16 Agustus menjadi keputusan yang tepat.

“Ini keputusan yang tepat karena Indonesia membutuhkan waktu untuk pemulihan di sektor kesehatan. Pemulihan ini menyangkut kesiapan di strategi penyangga atau strategi yang harus dilakukan secara konsisten di 3T dan 5M,” kata Dicky melalui pesan suara kepada Health Liputan6.com, Selasa (10/8/2021).

Ia menambahkan, perpanjangan PPKM ini juga tepat mengingat dapat berfungsi untuk menghindari kerumunan dan mobilitas dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau Agustusan. “Ini mencegah agar usaha sebulan ke belakang tidak sia-sia akibat orang-orang yang abai.”

Dicky berpendapat, setelah perpanjangan PPKM ini, bisa saja terjadi pelonggaran untuk Jawa-Bali. Mengingat, PPKM yang dilakukan sebelumnya menunjukkan pengaruh yang baik.

“Ada keberhasilannya, menekan kasus, skenario terburuk tidak terjadi, itu suatu keberhasilan karena tanpa bantuan PPKM akan sulit menghindari skenario terburuk,” ujarnya.

 

 


Infografis Wilayah Luar Jawa-Bali Perpanjang Level PPKM 3 dan 4

Infografis Wilayah Luar Jawa-Bali Perpanjang Level PPKM 3 dan 4. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Wilayah Luar Jawa-Bali Perpanjang Level PPKM 3 dan 4. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya