Wacana Vaksin COVID-19 Berbayar, Menkes Budi: Masih Dikaji

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin masih mengkaji teknis rinci vaksin COVID-19 berbayar. Rencana vaksin berbayar sampai saat ini belum menjadi keputusan final dan masih dipelajari lagi mengenai mekanismenya.

Ancang-ancang vaksin COVID-19 berbayar akan dilakukan selepas status pandemi dicabut dan Indonesia sudah memasuki masa endemi. Sekarang ini, seluruh masyarakat masih mengakses vaksin COVID-19 secara gratis.

"Itu (teknis vaksin berbayar) sedang kami kaji. Tapi nanti masuk sebagai salah satu strategi kita tahapan pandemi menjadi endemi," jelas Budi Gunadi di sela-sela Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

"Belum kami putuskan. Kami masih mempelajari ya."

Di hadapan anggota Komisi IX DPR saat rapat berlangsung, Budi Gunadi memaparkan rencana strategis vaksin COVID-19 tahun 2023. Dikatakan, akan membuka opsi soal vaksin COVID-19 yang bisa dibeli di apotek dan rumah sakit.

Rencana vaksin COVID-19 dijalankan bila terjadi perubahan pencabutan status pandemi dalam masa transisi ke endemi. Target vaksin COVID-19 yang tersedia di apotek dan rumah sakit nanti ditujukan kepada non Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sehingga mereka dapat membeli vaksin sendiri.

Berkaitan dengan vaksin COVID-19 berbayar, bila Indonesia sudah masuk endemi, rencana itu termasuk bagian dari strategi menuju masyarakat yang 'akan kembali hidup normal.' Seperti halnya, vaksin-vaksin lain yang dapat diakses mandiri oleh masyarakat.

Intervensi Pemerintah pada masa transisi ke endemi juga diturunkan, sementara kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya diharapkan dapat ditingkatkan.

"Kita untuk mengubah dari status pandemi ke endemi, yang paling penting sebenarnya adalah intervensi Pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan," terang Budi Gunadi Sadikin.

"Seperti demam berdarah atau saat flu kan Pemerintah enggak mengintervensi, menyuruh masyarakat ngatur-ngatur gitu kan. Tapi masyarakat diedukasi dan memahami bahwa kalau kita sakit, obatnya flu. Kalau sakit minum apa, karena memang medisnya sudah tersedia."

Serupa dengan COVID-19, lanjut Menkes Budi Gunadi, secara berkala nanti Pemerintah bertahap memberikan pemahaman.

"Kami akan bilang, masyarakat sehat, kalau tidak sehat ya ada vaksinnya. Secara gradual kami lakukan supaya hidupnya akan kembali normal," pungkasnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan, rencana vaksin COVID-19 berbayar ditujukan untuk non PBI.

"Nanti untuk yang non PBI, masyarakat akan kami buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek dan rumah sakit-rumah sakit," beber Budi Gunadi saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 24 Januari 2023.

"Secara umum, sama seperti kalau kita mau melakukan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum bisa dilakukan."

Sementara bagi peserta PBI, vaksin COVID-19 akan dimasukkan ke dalam paket PBI. Dalam hal ini, peserta  PBI dapat mengakses vaksin secara gratis.

"Vaksinasi yang gratis akan kami paketkan ke dalam PBI dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin lain ya akan kita masukkan seperti vaksinasi rutin saja seperti vaksin influenza," jelas Budi Gunadi.

"Jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar AS, kalau saya lihat harga vaksin di dunia. Kalau 10 dolar AS, artinya di bawah Rp200.000."