Transisi ke Endemi COVID-19, Menkes Budi Titip 3 Hal Penting

Tiga hal penting yang perlu disampaikan saat transisi pandemi ke endemi COVID-19.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 07 Jan 2023, 15:00 WIB
Diterbitkan 07 Jan 2023, 15:00 WIB
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS) Tahun 2022 di Jakarta, Senin (17/10/2022). (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia sedang memasuki masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Salah satu bagian dari strategi menuju endemi, yakni Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022.

Pada masa transisi ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menitipkan tiga hal penting yang perlu disampaikan ke publik. Utamanya, pencabutan PPKM bertujuan mengurangi intervensi Pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Agar bisa dikomunikasikan ke seluruh masyarakat secara seragam, pencabutan PPKM ini hanya merupakan salah satu program dari strategi transisi pandemi menjadi endemi," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pasca Pencabutan PPKM di Jakarta baru-baru ini.

"Hal yang penting kita sampaikan ke masyarakat, di dalam proses transisi pandemi menjadi endemi harus dipastikan 'secara bertahap.' Jadi kata-kata 'secara bertahap' itu penting ya. Kemudian kita menurunkan intervensi Pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat."

Ditegaskan kembali oleh Budi Gunadi, masa transisi pandemi ke endemi ada tiga hal yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat.

"Nomor satu bahwa (transisi dilakukan) secara bertahap. Nomor dua, intervensi Pemerintah akan diturunkan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat akan meningkat," terangnya.

"Kenapa ini penting? Karena begitu menjadi endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarganya, lingkungannya menjadi sangat penting."

Partisipasi Masyarakat Lebih Kuat

Usulan Perubahan Tarif Kereta Commuter Line Berdasarkan Kemampuan
Penumpang berjalan di Stasiun KRL Commuter Line Sudirman, Jakarta, Jumat (30/12/2022). VP Corporate Secretary KAI Commuterline Indonesia Anne Purba mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait kenaikan tarif KRL. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Perihal partisipasi masyarakat, Budi Gunadi Sadikin menekankan perlu adanya kesadaran yang dibangun masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Artinya, apabila masyarakat merasa diri bergejala COVID-19 sebaiknya dapat melakukan pemeriksaan tes.

Kemudian jika positif COVID-19, maka dapat menjalani isolasi mandiri (isoman) sendiri, tanpa harus disuruh Pemerintah.

"Contohnya, kalau kita influenza, Pemerintah tidak intervensi, apakah kita demam berdarah, Pemerintah ada intervensi? Kan enggak juga. Partisipasi menjadi kekuatan modal sosial masyarakat kita untuk menjaga kesehatan kelompoknya dalam bentuk gerakan masyarakat secara inklusif," beber Budi Gunadi.

"Itu jauh lebih powerful (kuat) dibandingkan dengan intervensi terus-menerus dari Pemerintah. Nah itu yang perlu kita pahami."

Selanjutnya, kata Menkes Budi Gunadi, partisipasi masyarakat juga akan ditingkatkan ke level normal sebagaimana menghadapi penyakit lain, seperti flu dan demam.

"Dalam transisi dari pandemi menjadi endemi secara bertahap, intervensi Pemerintah akan diturunkan dan partisipasi masyarakat akan ditingkatkan kembali ke level normal untuk penyakit-penyakit yang sekarang ada di lingkungan kita," pungkasnya.

"Salah satu intervensi Pemerintah yang kita turunkan adalah PPKM -- pencabutan PPKM."

Strategi agar Tak Terjadi Lonjakan COVID-19

Warga rela antri naik mrt usai menikmati malam pergantian tahun
Calon penumpang antre panjang untuk memasuki stasiun MRT di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/1/2023) dini hari WIB. Perayaan tahun baru yang digelar di kawasan tersebut telah selesai, banyak warga yang ingin kembali pulang sehingga menyebabkan penumpukan antrean di stasiun MRT Bundaran HI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, setelah hampir tiga tahun sejak pandemi COVID-19, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan dan menahan laju kematian. Saat ini, kebijakan PPKM memang sudah ditarik.

Namun, status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional COVID-19 masih berlaku mengingat kondisi ini bersifat global. Di Indonesia sendiri, aturan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2020.

Menurut Luhut, bila nanti muncul varian Corona baru, Pemerintah telah menyusun strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Sekarang tersedia 17 jejaring laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS) yang dapat menggali informasi cara menangani varian.

Pemerintah juga akan mengukur antibodi masyarakat setiap enam bulan sekali.

"Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan booklet yang akan membantu kita dalam bertindak kita bila ada kasus baru," jelas Luhut.

Sadar Periksakan Diri ke Faskes

Vaksinasi COVID-19 Massal di Bekasi
Warga menunggu mengikuti program vaksinasi massal Covid-19 di PMI Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/08/2021). PMI Kota Bekasi bekerjasama dengan Puskesmas Marga Jaya melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal untuk 2000 peserta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Indonesia dinilai layak menyiapkan strategi transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Namun, ada beberapa hal yang harus Pemerintah dan masyarakat perhatikan agar proses transisi sukses.

"Bersiap untuk transisi dari pandemi ke endemi tentu boleh saja dilakukan, mengingat kondisi pandemi yang perlahan membaik meskipun belum selesai," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar pada 28 Desember 2022.

Ardiansyah melanjutkan, transisi dari pandemi ke endemi perlu strategi, yang mana imunitas atau kekebalan tubuh masyarakat menjadi prioritas. Artinya, meski secara perlahan pembatasan sosial dihapus, program vaksinasi booster tetap harus berjalan.

"Selain itu, meski nantinya PPKM telah dicabut, kewaspadaan terhadap adanya lonjakan kasus harus tetap dijalankan. Masyarakat yang sakit dan dicurigai menderita COVID-19 harus secara sadar untuk memeriksakan dirinya di fasilitas pelayanan kesehatan," lanjutnya.

Menurut Ardiansyah, masyarakat harus disiapkan dalam proses transisi dengan edukasi terkait strategi yang dijalankan Pemerintah.

"Masyarakat harus menjadi subjek dalam kebijakan transisi ini, bukan hanya sekedar objek," sambungnya.

Infografis Indikator dan Syarat Indonesia Menuju Tahapan Endemi Covid-19. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Indikator dan Syarat Indonesia Menuju Tahapan Endemi Covid-19. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya