Pemerintah Fokus Tangani Kasus Perempuan dan Anak di 2025, Veronica Tan: Sinergi Jadi Kunci

Liputan6.com, Jakarta - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mengancam keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor berkontribusi pada terjadinya KDRT, mulai dari ketidaksetaraan gender hingga masalah ekonomi. 

Oleh karena itu, pencegahan KDRT membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan komprehensif yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya penanganan segera terhadap kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. 

Dia, menyatakan,"Seluruh kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas KDRT dan melindungi korban.

Strategi pencegahan KDRT meliputi pendidikan dan kesadaran, penguatan hukum dan penegakannya, membangun hubungan yang sehat, peran keluarga dan masyarakat, peran pemerintah dan lembaga terkait, mengatasi ketidaksetaraan gender, dan menangani masalah ekonomi. 

Semua strategi ini saling berkaitan dan harus dijalankan secara terintegrasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Pendidikan pra-nikah yang komprehensif sangat penting. Materi pendidikan harus mencakup membangun hubungan sehat, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan penelantaran). Penyuluhan dan edukasi publik melalui berbagai media juga krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pentingnya edukasi juga ditekankan oleh Veronica Tan yang menyatakan bahwa, "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali berakar dari kurangnya edukasi dalam keluarga." Oleh karena itu, edukasi tentang membangun keluarga yang sehat dan harmonis harus ditingkatkan.

Media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Kampanye internasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk media, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan KDRT.

Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan KDRT harus ditegakkan secara konsisten. Korban harus memiliki akses mudah dan perlindungan untuk melaporkan kasus KDRT tanpa rasa takut atau stigma. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT penting untuk memberikan efek jera dan melindungi korban.

Kementerian PPPA telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian yang telah membentuk direktorat khusus untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum terkait KDRT.

Kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga dilakukan untuk memperkuat aspek hukum dalam penanganan kasus KDRT. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penanganan kasus KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati sangat penting dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Saling pengertian, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif dapat mencegah terjadinya kekerasan.

Veronica Tan juga menekankan pentingnya kesiapan finansial sebelum menikah. Veronica Tan, menjelaskan,"Menikah bukan sekadar jatuh cinta, tetapi juga tentang kesiapan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi." Kesiapan ekonomi dapat mengurangi risiko konflik yang berujung pada kekerasan.

Menghindari perilaku yang memicu konflik, seperti konsumsi alkohol atau narkoba secara berlebihan, juga perlu diperhatikan. Lingkungan yang mendukung dan sehat sangat penting dalam mencegah KDRT.

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah KDRT. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar bagi korban sangat penting untuk memberikan rasa aman dan membantu mereka keluar dari situasi yang berbahaya. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang tidak menoleransi kekerasan dan berani melaporkan kasus KDRT.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam pencegahan KDRT melalui kebijakan yang mendukung, program perlindungan korban, dan layanan konseling bagi pelaku dan korban. Sosialisasi program-program tersebut kepada masyarakat juga sangat penting.

Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya, seperti penandatanganan MoU dengan BCA untuk memperkuat platform perlindungan perempuan dan anak, dan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan.

Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dan pencegahan KDRT. Dengan memastikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, diharapkan dapat mengurangi risiko KDRT.

Ketidaksetaraan gender seringkali menjadi akar permasalahan KDRT. Upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam masyarakat, baik melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, maupun perubahan norma sosial, sangat penting untuk mencegah KDRT.

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada kekerasan. Program-program pemerintah yang membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat membantu mengurangi risiko KDRT.

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus Kementerian PPPA. Program penciptaan lapangan kerja (job creation) bagi perempuan di berbagai daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, diharapkan dapat mengurangi risiko KDRT.

Pencegahan KDRT membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Deteksi dini tanda-tanda kekerasan dan mencari bantuan dari profesional jika diperlukan juga sangat penting. 

Ingatlah bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang wajar dan dapat dicegah. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami KDRT, segera cari bantuan.