6 Fakta Upaya Penahanan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Terus Mengalami Kendala

Deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12/2024) menjadi titik balik yang memperkeruh situasi politik Korea Selatan.

oleh Fitriyani Puspa Samodra diperbarui 04 Jan 2025, 15:30 WIB
Diterbitkan 04 Jan 2025, 15:30 WIB
Yoon Suk-yeol
Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol berbicara selama konferensi pers di Majelis Nasional di Seoul pada 10 Maret 2022, pagi setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden negara itu. (KIM HONG-JI / POOL / AFP)

Liputan6.com, Jakarta Krisis politik di Korea Selatan mencapai puncaknya pada Desember 2024, ketika Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer di tengah meningkatnya ketegangan politik dan sosial. Keputusan ini memicu kontroversi luas, memunculkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pemberontakan terhadap presiden yang tengah menjabat.

Deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12/2024) menjadi titik balik yang memperkeruh situasi politik. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya untuk mempertahankan kendali di tengah meningkatnya oposisi, sementara pihak pendukung Yoon menganggapnya sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengambil langkah berani dengan mengupayakan penangkapan Presiden Yoon atas tuduhan serius tersebut. Namun, berbagai kendala, baik teknis maupun politis, membuat upaya penangkapan ini tidak berjalan mulus, hingga akhirnya berujung pada kegagalan. Berikut fakta-fakta upaya penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Sabtu (4/1/2024).

1. Dihalangi oleh Massa Pendukung dan Militer

Dihalangi Paspampres, Penyidik Antikorupsi Korea Selatan Gagal Tangkap Yoon Suk-yeol
Penyidik yang didampingi personel kepolisian itu dihalangi oleh unit militer yang berjaga serta pengacara Yoon di kediaman presiden. (JUNG Yeon-je/AFP)

Ribuan pendukung Yoon berkumpul di sekitar kediamannya untuk menghalangi tim CIO. Situasi semakin kompleks dengan keterlibatan militer yang memblokir akses penyidik. Dilaporkan bahwa lebih dari 2.700 personel keamanan, termasuk pasukan militer, serta ratusan kendaraan bus, digunakan untuk membentuk barikade. Meskipun tim CIO sempat menembus massa, mereka hanya berhasil bertemu tim hukum Yoon tanpa bisa melakukan penangkapan.

2. Kekhawatiran atas Keselamatan Penyidik

CIO memutuskan untuk menunda eksekusi surat perintah penangkapan dengan alasan keselamatan. Konfrontasi yang berlangsung selama lebih dari lima jam menimbulkan risiko bagi personel di lokasi. Dalam pernyataan resminya, CIO menyebutkan bahwa pelaksanaan penahanan secara praktis tidak mungkin dilakukan dalam kondisi tersebut.

3. Yoon Suk Yeol Tidak Kooperatif

Presiden Yoon tiga kali menolak panggilan untuk diinterogasi oleh pihak berwenang terkait deklarasi darurat militernya yang berlangsung hanya enam jam. Ketidak Kooperatifan Yoon memperburuk situasi dan memaksa pihak penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan.

4. Tuduhan Pemberontakan dan Skandal Suap

Kibarkan Bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat, Pendukung Presiden Yoon Suk Yeol Kembali Berunjuk Rasa
Para pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, melambaikan bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan saat mereka berkumpul di dekat kediaman kepresidenan di Seoul pada tanggal 31 Desember 2024. (JUNG YEON-JE/AFP)

Yoon Suk Yeol menghadapi tuduhan serius yang dapat mengakibatkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Selain kasus pemberontakan, ia juga sedang diselidiki atas dugaan skandal suap yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee. Yoon sebelumnya meminta maaf atas skandal ini tetapi menolak pemeriksaan terhadap istrinya.

5. CIO Masih Memiliki Waktu

Meskipun upaya penangkapan pada Jumat (3/1/2025) gagal, CIO memiliki waktu hingga 6 Januari untuk melaksanakan surat perintah tersebut. Jika berhasil ditangkap, Yoon akan dibawa ke markas CIO di Gwacheon untuk diinterogasi lebih lanjut sebelum kemungkinan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

6. Krisis Politik Terburuk dalam Dekade Terakhir

Deklarasi darurat militer Yoon tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga memicu krisis politik terburuk di Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir. Impeachment Yoon yang disahkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024 semakin memperkeruh situasi. Bahkan penggantinya, Han Duck Soo, juga dimakzulkan akibat kegagalannya dalam menangani krisis ini.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya