Waketum PPP: Surat Pemecatan 4 Kader Itu SK Bodong

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan, hingga saat ini surat pemecatan terhadap 4 Ketua Dewan Wilayah yang santer diberitakan itu tidak ada.

"Sampai tadi sore di ruangan kerja DPP partai tidak ada surat tentang pemecatan itu. Kemudian saya tanyakan Kepala Sekretariat PPP tentang file pemecatan juga tidak ada. Lalu saya telepon bapak Sekjen dan menyatakan juga tidak ada," ujar Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).

"Maka kalau ada surat-surat semacam itu adalah surat bodong atau SK bodong." tegas dia

Terkait isu pemecatan tersebut, Emron menyatakan bahwa 4 ketua DPW PPP masih menjalani tugasnya. Mereka, tambah Emron, sedang dalam pengawalan perhitungan suara final dari PKB.

"Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah semua tidak ada perubahan apa-apa. Sekarang mereka sedang konsentrasi finalisasi perhitungan suara," tegasnya..

Emron menegaskan, kalaupun nanti jika ditelusuri surat tersebut ada, itu bisa merupakan sebuah kesalahan prosedur. Karena untuk mengeluarkan SK memiliki protap yang jelas dan wajib dibubuhi tanda tangan Ketum dan Sekjen.

"Kalau surat yang bersifat keputusan wajib ditandatangani Ketum dan Sekjen. Kalau keputusannya di bidang internal maka wajib ditandatangani oleh waketum bidang Internal," paparnya.

Konflik di tubuh PPP muncul pertama kali saat 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas perilaku SDA tadi. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melakukan pemakzulan terhadap SDA.

Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014 itu, DPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara. (Anri Syaiful)