Liputan6.com, Jakarta - Isu huru-hara yang akan terjadi saat penetapan presiden 2014 membuat semua pihak meningkatkan kewaspadaan. Termasuk aparat, seperti TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah meminta prajuritnya untuk waspada dalam kondisi kritis 22 Juli 2014.Meski telah meminta semua prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan di masa kritis, Jenderal Moeldoko tidak mau menyebut ada potensi besar yang akan mengintai. Namun ia tidak juga memungkiri adanya potensi itu."Ndak ada laporan krisis (keamanan). Tapi kita juga melihat potensi itu ada," kata Moeldoko saat melakukan inspeksi di Mako Brigif 2 Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2014).Moeldoko yang didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio dan Danko Marinir Mayjen Marinir Farizd mengatakan, TNI memang terkesan memiliki kesiapan lebih baik dengan Polri dalam pengamanan pilpres. Tapi, hal ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas."Kan itu petunjuk presiden. Ada 7 petunjuk presiden, aparat keamanan jangan underestimated (meremehkan), betul-betul siap betul," lanjut Moeldoko.Selaku Panglima TNI, Moeldoko menambahkan, dirinya harus bergerak dan memastikan seluruh prajuritnya, terutama pasukan elite sebagai cadangan juga dalam posisi Siaga 1. Semua langkah ditempuh agar masyarakat yakin kondisi benar-benar aman."Kesiapan kita bagian dari jaminan pada masyarakat. Agar masyarakat merasakan kami telah melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu malah lebih khawatir," tandas Moeldoko. (Mut)Baca juga:
Panglima TNI: Semua Prajurit Harus Tetap WaspadaPanglima TNI Sebut 22 Juli Sebagai Situasi KritisPanglima TNI: Ada Amunisi Tajam Beredar Bukan dari TNI