Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah cepat memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga selama bulan Ramadan. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menginstruksikan Dinas Pangan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pemantauan harga dan stok bahan pangan.
Instruksi tersebut disampaikan Hendrajoni dengan tujuan mengantisipasi potensi kelangkaan serta kenaikan harga yang dapat memicu inflasi.
Advertisement
Jika ditemukan indikasi kelangkaan atau lonjakan harga, pemerintah daerah akan segera melakukan langkah antisipasi melalui operasi pasar.
Advertisement
"Ini saya sampaikan agar tidak terjadi inflasi. Saya tidak ingin harga-harga naik, terutama harga kebutuhan pangan masyarakat. Sebab, anggaran untuk mengantisipasi kenaikan dan kelangkaan pangan sudah tersedia," ujar Hendrajoni Senin, 10 Maret 2025.
Selain itu, ia juga meminta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Selatan, Mawardi Roska, untuk segera memanggil seluruh wali nagari guna membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pangan di tingkat nagari.
"Semua wali nagari juga diminta untuk menghidupkan dan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) dalam pengelolaan pangan di nagari. Sebab, sebesar 20 persen dana desa atau nagari diperbolehkan untuk pengelolaan kebutuhan pangan," jelasnya.
Dukungan untuk Program MBG
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
"Dengan demikian, kebutuhan pasokan makanan untuk MBG dapat dikelola langsung oleh nagari melalui Bumdes atau Bumnag, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Hendrajoni.
Advertisement
