Wagub Djarot Terdiam Dengar Budget Bangun SMPN 97 Rp 10,2 Miliar

Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful menyatakan anggaran pembangunan gedung penunjang SMPN 97 yang dianggarkan tidak realistis.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 20 Jan 2015, 20:29 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2015, 20:29 WIB
Djarot blusukan di Bus Transjakarta
Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan di Bus Transjakarta (Liputan6.com/ Luqman Rimadi)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terdiam ketika mendengar penjelasan anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengadukan terhentinya pembangunan SMP Negeri (SMPN) 97, Jalan Galur Sari Raya, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Bukan soal mangkraknya pembangunan, melainkan budget atau anggarannya yang mencapai Rp 10,2 miliar.

"Tahun 2013 sudah dianggarkan Rp 8,1 milar, Pak Wagub. Tapi tahun 2014 terhenti pembangunannya. Ini gimana Pak. Kasihan kan murid-murid SMPN 97. Untung tahun ini sudah dianggarkan dalam RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 10,2 milar," kata Dwi Rio kepada Djarot di lokasi gedung penunjang SMPN 97, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Beberapa saat terdiam, Djarot pun menyatakan anggaran pembangunan gedung penunjang SMPN 97 yang dianggarkan tidak realistis dan perlu dilakukan efisiensi anggaran.

"Hmmm...kita harus kaji dulu anggarannya. Ini anggarannya perlu diefisiensikan. Anggarannya nggak realistis," tutur Djarot.

Mantan Walikota Blitar itu kemudian menanyakan anggaran sebesar tersebut digunakan untuk apa saja dan penyebab pembangunan fisik berhenti. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana.

Dijelaskan Bambang, anggaran 2013 sebesar Rp 8,1 miliar hanya untuk pondasi, struktur dan kerangka gedung. Kemudian dalam RAPBD DKI 2015, Rp 10,2 miliar dianggarkan untuk finishing pembangunan beserta dengan isi kelengkapan kegiatan belajar mengajar. "Terhenti pembangunannya karena kekurangan dana, Pak," ucap Bambang.

Terkait anggaran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru-baru ini geram lantaran adanya dugaan 'siluman' sebesar Rp 8,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta. Dia menduga ada pihak tertentu yang sengaja mencantumkan dana tersebut dalam RAPBD 2015.

"Saya kira bukan mis-komunikasi. Ada oknum yang masukin sehingga membuat kami jadi ribut. Ada oknum yang diam-diam masukin. Makanya tadi Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi) juga kesel," kata Ahok, Senin 19 Januari kemarin. (Riz/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya