Ketegasan Panglima TNI Soal Pengamanan Eksekusi Mati Terpopuler

Pengamanan hukuman mati dijamin Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dia menegaskan, tidak boleh ada yang menghalangi jalannya eksekusi mati.

oleh Ahmad Romadoni Hanz Jimenez SalimOscar FerriYandhi Deslatama diperbarui 24 Feb 2015, 07:07 WIB
Diterbitkan 24 Feb 2015, 07:07 WIB
Moeldoko
Panglima TNI Moeldoko (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamanan hukuman mati sudah dijamin Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dia bahkan menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menghalangi jalannya eksekusi mati. Kabar ini berhasil menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Senin kemarin.

Berita lainnya yang juga masuk terpopuler adalah tentang langkah pemerintah Brasil menolak Dubes RI yang dianggap sebagai tindakan yang tak terpuji dalam dunia diplomatik. Demikian pula dengan upaya pengumpulan koin yang nantinya akan diserahkan ke Kedubes Australia, terkait dengan upaya PM Tony Abbott mengungkit bantuan saat tsunami Aceh.

Top 5 News Selengkapnya:

1. Panglima TNI: Jangan Coba-coba Ganggu Eksekusi Mati

Sejumlah manuver dilancarkan pemerintah Australia dan Brasil sebagai protes atas keputusan eksekusi mati warganya oleh Indonesia. Sekjen PBB Ban Ki Moon bahkan turut berkomentar meminta Indonesia menghentikan rangkaian eksekusi mati terhadap para pengedar narkoba itu. Namun Indonesia teguh ingin memberantas peredaran barang haram itu.

Pengamanan hukuman mati pun sudah dijamin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Moeldoko bahkan menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menghalangi jalannya eksekusi mati.

"Jangan coba mengganggu jalannya eksekusi dengan cara apa pun, dengan konteks militer kita sudah siap," ujar Moeldoko usai pertemuan dengan GP Anshor di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (23/5/2015).

Selengkapnya...

2. Usir Dubes Indonesia, Brasil Tidak Terpuji di Dunia Diplomasi

Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto mendapat perlakuan tidak mengenakan. Dia diusir dalam acara formal penyerahan surat kepercayaan (credential) oleh Presiden Dilma Rouseff pada 20 Februari 2015 lalu.

Perlakuan Brasil tersebut tentu bisa dikatakan sangat buruk. Mengingat, warga mereka menjadi pelaku kejahatan narkoba yang merusak generasi bangsa Indonesia.

"Perlakuan Brasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji dan telah melanggar tata krama berdiplomasi," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto dalam pesan singkatnya, Senin (23/2/2015).

Selengkapnya...

3. "Tsunami" Koin untuk Australia

Hingga Minggu sore (22/2/2015), koin yang terkumpul sudah sekarung besar. Rencananya, uang logam tersebut akan diserahkan ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta beberapa hari mendatang.

"Ini simbol harga diri," ucap salah satu penggagas aksi, Tatat Utami.

Bukan tanpa alasan kata-kata itu meluncur dari mulut Tatat. Masyarakat Indonesia memang tengah kecewa dengan sikap PM Australia Tony Abbott.

Selengkapnya...

4. Jokowi dan Mangkraknya Mimpi 24 Tahun di Tanah Banten

Presiden Jokowi berangkat ke Pandeglang, Banten, Senin (23/2/2015) pagi. Di sanalah mimpi yang telah mangkrak selama 24 tahun bakal diwujudkan. Apa itu?

"Saya mau tol jadi, barang-barang (pembangunan) di sini jadi semuanya. Kalau dua-duanya tidak berbarengan akan jadi mimpi selamanya," ucap Jokowi di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten.

Mimpi yang dimaksud yakni pembangunan di kawasan itu. Pemerintah akan segera membangun jalan tol sepanjang 80 kilometer yang menghubungkan Jakarta-Merak. Jalan tol itu diharapkan dapat menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Selengkapnya...

5. Ahok Berhadapan dengan Sopir Bus Jakarta

Sistem transportasi di Jakarta yang terintegrasi begitu didambakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun dia juga harus berhadapan dengan sopir yang terbiasa dengan gaya bebas dan berkendara seenaknya.

Perlawanan-perlawanan ini juga harus segera diselesaikan agar integrasi transportasi dapat segera terwujud. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengakui butuh waktu untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi di Jakarta.

"Dia nggak suka. Ini katanya aturan kebebasan. Kita ingin setiap 10 menit atau setengah jam bus jalan terus, sehingga orang-orang pada naik bus. Nggak numpuk di pagi sama sore hari saja tapi rata. Mungkin siang bisa dimurahkan harga tiketnya," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Selengkapnya...

(Ado)


* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya