Ahok: Saya Mau Terima Rp 12 Triliun, Cuma Hati Saya Tak Enak

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus terusik dengan kemunculan anggaran sebesar RP 12,1 triliun yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Anggaran ini berasal dari berbagai kegiatan dan pengadaan yang dimasukan DPRD.

Hal ini disinyalir menjadi salah satu hulu ledak perseteruan Ahok dan DPRD DKI Jakarta mengenai pengesahan APBD. Perseteuan ini bisa saja reda jika Ahok menerima anggaran yang kerap disebut siluman itu.

"Sebetulnya saya dan DPRD nggak ada masalah kok selama saya mau terima Rp 12,1 triliun dimasukan ke dalam APBD. Nggak ada yang mau ribut sama saya pasti. Cuma hati nurani saya nggak enak," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Nilai Rp 12,1 triliun bukan angka yang sedikit. Ahok menjelaskan, uang itu jika digunakan untuk membangun rusun satu unit seharga Rp 200 juta saja sudah bisa membangun 60 ribu unit rusun yang sangat mewah.

"Saya ngarapin bangun 60 ribu unit buat rusun saja duitnya nggak ada katanya. Coba lihat nih masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kan kasihan sudah banyak penyakit terus banjir," ungkap Ahok.

"Kalau kita kasih rusun yang baik kasih tempat usaha terus ada rumah sakit dan KJP buat anaknya kan hidup jadi lebih baik. Sekarang mereka sewa mahal sekali," imbuh dia.

Belum lagi soal pembelian UPS untuk dengan nilai yang tak kalah fantastis. Ahok yakin, masyarakat bisa menilai semua mana yang benar dan yang salah.

"Saya kira orang DKI bisa nilai lah. Bagi saya itu pencurian tidak pantas, kita butuh rusun lebih banyak, masih banyak orang susah. 48% Sekolah di DKI buruk bangunannya," tandas dia.

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Han/Mut)