Gerindra: Broadcast Message Soal Pilkada Atas Nama Prabowo Palsu

Beredar broadcast message yang diduga dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang merasa tidak puas dengan putusan MenkumHAM soal Golkar

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 10 Mar 2015, 20:11 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2015, 20:11 WIB
Prabowo sambangi Jokowi di Istana Bogor
Prabowo Subianto temui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Beredar broadcast message yang diduga merupakan pernyataan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang merasa tidak puas dengan putusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, terkait Surat Keputusan terhadap kepengurusan Munas Ancol. Bahkan dalam pesan tersebut, ada rencana untuk memboikot Pilkada serentak.

Terkait kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhie Prabowo membantahnya. "Saat ini sedang beredar broadcast WA (whatsup) dan BBM yang seolah-olah adanya pemberitaan tentang sikap Koalisi Merah Putih (KMP) dan Prabowo Subianto tentang Pilkada Serentak 2015. Mohon perhatian sahabat bahwa informasi yang terkandung dalam broadcast tersebut adalah palsu," ujar Edhie melalui pesan singkat, Senin (10/3/2015).

"Demikian halnya dengan broadcast mengenai sikap Prabowo akan perkembangan situasi politik terkini, yang katanya didapatkan dari Twitter Prabowo," lanjut Edhie.

Karena itu, dirinya meminta agar masyarakat tak langsung mempercayai pesan yang beredar itu. Ia mengimbau agar pihak-pihak yang sempat menerima pesan itu melakukan pengecekan lebih dulu pada akun media sosial Prabowo yang resmi.

"Sebelum meneruskan kabar yang sahabat terima, pastikanlah kebenaran dari setiap kabar yang menyangkut KMP dan Prabowo dengan melihat akun Facebook resmi Prabowo di www.fb.com/PrabowoSubianto dan/atau Twitter resmi Prabowo di @Prabowo08. Ingat, yang benar adalah: @Prabowo08, bukan @Perabowo08 atau @Prabow008 yang merupakan akun palsu dan akun satir," jelas Edhie.

Diketahui, dalam brodcast tersebut, disebutkan Presidium KMP dengan dukungan 67 persen anggota parlemen menyatakan memboikot Pelaksanaan Pilkada 2015.  Selain itu, meminta agar MenkumHAM Yasonna segera mengesahkan PPP Djan Faridz yang menang di PTUN. Juga disebutkan dalam pesan tersebut niatan melakukan hak angket kepada Yasonna. (Tya)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya