PDIP: Menteri Hina Presiden Bakal Jadi Geger Nasional

Tjahjo ‎menyarankan kepada tokoh nasional, baik pejabat maupun para pembantu presiden agar terus mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

oleh Silvanus AlvinOscar Ferri diperbarui 29 Jun 2015, 03:58 WIB
Diterbitkan 29 Jun 2015, 03:58 WIB
Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja
Jokowi dan JK berpose bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen PDIP, Baskara, membenarkan adanya dugaan rekaman seorang menteri yang menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, ia enggan membocorkan siapa menteri tersebut.

"‎(Kalau rekaman) belum dengar. Aku baru tahu tadi," kata Baskara, usai buka puasa bersama di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Jakarta, Minggu 28 Juni 2015.

Menurut Baskara, kabar ini akan mengagetkan publik‎. Karena itu, identitas maupun apa yang diucapkan sang menteri masih dirahasiakan.

"‎Oh iya, nanti saja. Itu akan jadi geger nasional nanti. Biar tunggu dulu, entar geger gitu," tegas Baskara.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sebelumnya juga mengungkapkan, ada menteri yang menghina Presiden Jokowi. Hinaan ini pun terekam dan sudah didengar langsung Jokowi.

"Siapa menteri tersebut yang dalam tanda petik tidak loyal, apalagi mengecilkan arti presiden. Saya sebagai Mendagri ada datanya, saya kira Pak Presiden sudah tahu‎. Pasti dong (terekam). (Siapa menteri itu) bukan hak saya menyampaikan," kata Tjahjo di lokasi yang sama.

Menurut Tjahjo, apa yang dilakukan sang menteri bak kacang lupa kulitnya, atau tidak tahu berterimakasih. Ia menilai tidak pantas seorang menteri menghina pimpinannya.

"‎Kalau masyarakat mengatai Presiden kan terbuka, bisa lewat pers, bisa lewat medsos. Tapi kalau sampai pembantu presiden, omong kan enggak pantas," tegas mantan Sekjen PDIP ini.

Presiden Terbuka Menerima Kritik

‎Tjahjo ‎menyarankan kepada tokoh nasional, baik pejabat maupun para pembantu presiden agar terus mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam memimpin roda pemerintahan.

Pun begitu dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, utamanya yang menyangkut isu reshuffle atau pergantian menteri, sebaiknya langsung disampaikan kepada Presiden.

"Silakan disampaikan kepada Presiden langsung, dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya, Minggu 28 Juni 2015.

Tjahjo mengatakan, semua orang memang berhak menyampaikan pendapat dan pernyataannya di negara demokratis ini. Termasuk koreksi-koreksi terhadap kebijakan Presiden.

"Dan Presiden Jokowi saya kira terbuka untuk menerima masukan, saran, kritik, dari tokoh-tokoh nasional, tokoh masyarakat khususnya," ujar politikus PDI Perjuangan ini.‎

Khusus‎ isu reshuffle Kabinet Kerja, lanjut Tjahjo, merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Preisden. Kapan pun Jokowi menginginkan pergantian menteri, tidak masalah. "Ini yang harus dihargai," ujar Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan, jika ada pernyataan-pernyataan yang bernada kasar. Baik itu dari mulut pejabat negara, anggota DPR, maupun tokoh masyarakat‎.

‎"Sebagai Mendagri saya menyayangkan kalau ada pernyataan dari tokoh-tokoh nasional, tokoh masyarakat, anggota DPR yang pernyataannya kasar terhadap Presiden Jokowi. Padahal Jokowi sosok yang selalu mendengar setiap kritik dan saran yang kritis dari semua pihak yang disampaikan," tegas Tjahjo.

Tjahjo juga menyebut, ada menteri yang mengecilkan Jokowi di belakang layar. Meski begitu dia tidak menyebut identitas menteri yang dimaksud. Tapi yang jelas, orang tersebut sudah tidak tahu berterimakasih atas jabatan‎ yang telah diberikan Jokowi.

‎"Orang yang suka mengecilkan Presidennya di belakang layar, tidak berterimakasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu Raja (Presiden)," sindir Tjahjo. (Rmn/Nda)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya