Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Ahok Minta Kepala Daerah Lain Tak Tiru Gaya Ceplas-ceplosnya

Dia paham gaya ceplas-ceplosnya itu banyak diprotes berbagai pihak.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 17 Sep 2015, 15:14 WIB

Diterbitkan 17 Sep 2015, 15:14 WIB

Gebrakan Ahok Sebelum Lakukan Penggusuran Kampung Pulo

Ahok Menggebrak Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyentil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia meminta, para kepala daerah menjaga keharmonisan dengan DPRD. Jangan seperti Ahok dengan DPRD yang sering berseteru.

Ahok pun mengatakan, tidak mau mengintervensi kepala daerah lain. Dia justru meminta para kepala daerah lainnya tidak mengikuti gayanya.

"Enggak apa-apa, jangan tiru gaya saya, kasar. Tapi sekarang saya enggak pernah ngomong kasar lagi kan?" kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dia paham, gaya ceplas-ceplosnya itu banyak diprotes berbagai pihak. Sebab, kebiasaannya itu dinilai tidak sesuai dengan norma sebagai orang Timur yang menjunjung tinggi sopan santun.

"Aku sudah enggak pernah berantem kemarin rangkul-rangkulan, kalau berantem bagaimana bisa bacain pidato," tambah Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu malah berkelakar, tidak mungkin melawan anggota DPRD. Mengingat sudah kalah jumlah bila harus melawan mereka.

"Kalau berantem ramai-ramai mah kungfu, saya mana berani lawan anggota DPRD begitu banyak, saya sendiri. Emang kungfu 1 lawan 5 orang menang," tutur Ahok.

Pada Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2015, Tjahjo meminta para kepala daerah tidak ikut-ikutan gaduh seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Kepala daerah dan DPRD diharapkan bisa bersinergi satu sama lain.

"Daerah jangan meniru seperti DKI yang ribut terus dengan DPRD-nya. Ini harus disinergikan dalam rangka mengusung kerangka anggaran," kata Tjahjo.

Hubungan Pemprov dan DPRD DKI mulai tidak kondusif pada pembahasan APBD 2015. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan tidak terbitnya Perda APBD 2015. Tidak adanya kesepakatan itu membuat APBD 2015 berakhir menggunakan pergub dengan nilai anggaran sama dengan APBD 2014 lalu senilai Rp 69,286 triliun.

Perseteruan berawal dari temuan anggaran siluman dalam RAPBD DKI 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Kedua belah pihak saling melaporkan ke aparat kepolisian. Kementerian Dalam Negeri sempat melakukan mediasi terhadap 2 institusi tersebut. Hanya saja, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. (Bob/Mvi)