Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme, BNPT RI Lakukan Pertemuan Konsultasi Bilateral di Australia

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mewakili pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) memiliki mekanisme bilateral dalam kerja sama penanggulangan terorisme.

Salah satu implementasi kerja sama tersebut adalah pelaksanaan pertemuan rutin konsultasi bilateral yang telah terlaksana 8 kali.

"Pertemuan Konsultasi Bilateral yang ke-9 saat ini merupakan pertemuan rutin tahunan dalam rangka memperkuat kerja sama anti-terorisme, sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan," ujar Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dalam kegiatan Pertemuan ke-9 Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Indonesia-Australia di Canberra, Australia melalui keterangan tertulis, Kamis (14/9/2023).

Dia menjelaskan, pertemuan kali ini fokus membahas penilaian ancaman terorisme dan prioritas penanggulangan terorisme ke depan.

Kemudian menurut Rycko, dalam pertemuan tersebut turut ditekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam penanggulangan terorisme.

"Agenda pertemuan Konsultasi Bilateral yang multi-disipliner menunjukkan eratnya kerja sama kedua negara dan pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme," jelas Rycko.

Sementara itu, Ambassador for Counter Terrorism Australia, Richard Feakes turut mengapresiasi berbagai kerja sama penanggulangan terorisme yang telah terjalin selama ini.

"Indonesia merupakan mitra penting bagi Australia dalam penanggulangan terorisme dan saya mengapresiasi berbagai kerja sama yang telah terjalin selama ini," ucap Richard.

Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak memiliki perhatian yang sama terhadap ancaman radikalisasi online yang menargetkan anak-anak muda, kelompok terorisme, serta pendanaan terorisme.

Keduanya juga berkomitmen untuk terus melanjutkan kerja sama baik melalui dialog di tingkat bilateral, forum-forum regional dan multilateral serta berbagai kerja sama teknis.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen dalam membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme guna mewujudkan 'Indonesia yang Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni' terutama jelang tahun politik 2024.

Menurut Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga serta Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai.

"Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme dan terorisme kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," ujar Rycko dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin 4 September 2023.

Rycko mengatakan, untuk Program Sekolah Damai perlu membangun sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama baik.

"Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme dan terorisme," kata Rycko.

Program Pencegahan BNPT tersebut pun mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Menurut Komisi III DPR RI, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme di tahun politik 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari menilai, BNPT perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme. Hal itu melihat fenomena adanya oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain.

"Kami berharap ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelas Taufik Basari.