JK: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengomentari niat Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan program bela negara‎. Menurut dia, bela negara berbeda dengan wajib militer.

"Ya jelas beda. Wajib militer itu kan resmi. Wamil itu langsung Anda menjadi sersan, letnan. Ini kan bela negara hanya memberikan jiwa, saya kira ya. Tapi konsepnya saya belum baca," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

‎JK mengaku bahwa dirinya belum paham tentang konsep bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan. Meski demikian, bila program itu mau dijalankan maka dibutuhkan aturan khusus.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, masyarakat di Indonesia lebih butuh belajar tentang kedisiplinan, dibandingkan angkat senjata. Program ini pun akan dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan.

"Semua negara butuh kedisiplinan. Butuh suatu sikap, apakah bentuknya bela negara atau apapun, ya kita lihat aja situasinya, konsepnya dan aturannya apa. Dan apa (hubungan) undang-undangnya," tandas JK.

Bela Negara

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendeklarasikan Bela Negara sebagai icon kementeriannya. Sebagai implementasi, Kemhan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) akan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara.

Pusdiklat Bela Negara dibentuk dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan jatidiri bangsa Indonesia.

Seperti yang dikutip dari situs Kemhan.go.id, bersama beberapa kementerian/lembaga terkait sepakat membentuk kader-kader bela negara di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kader bela negara diharapkan mampu menjadi komponen daya tangkal bangsa dalam mendukung pertahanan negara. (Ali/Ndy)