Setahun Jokowi-JK, Kanal Gambut Belum Optimal Atasi Kabut Asap

Liputan6.com, Jakarta - Kebakaran lahan dan kabut asap tebal masih menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bahkan kondisi ini juga terjadi hingga Sulawesi dan Papua di setahun pemerintahan Jokowi-JK. Target 15 hingga 30 hari yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pemadaman api dan kabut asap bisa dibilang meleset dari capaian.

Presiden Jokowi menilai, masalah kebakaran hutan di tahun pertamanya menjadi Presiden lebih disebabkan karena kesalahan pemberian izin hak penggunaan lahan yang tidak pada tempatnya.

"Memberikan konsesi pada lahan gambut. Itu keliru besar. Yang jelas (bagi para pelaku pembakar hutan), akan diberikan penindakan hukum yang tegas dan bagi yang  terbukti melakukan pembakaran hutan," ujar Jokowi dalam wawancara khusus 'Setahun Jokowi-JK' bersama Liputan6.com dan Liputan 6 SCTV di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015.

Presiden mengatakan, selama beberapa bulan ini, pemerintah telah berupaya melakukan tindakan pemadaman api dan menanggulangi bahaya kabut asap. Selain mengoptimalkan penggunaan pesawat untuk water bombing, upaya penanggulangan juga dilakukan dengan membuat kanal di lahan-lahan gambut.

Pembuatan kanal tersebut dilakukan agar air dapat masuk ke dalam lahan gambut yang mempunyai sifat mudah terbakar.
‎
"Kanal blocking dibuat di lahan gambut agar di sana selalu basah, kalo (penanganan) gambut hanya ada water bombing dari atas, gimanapun nggak selesaikan masalah, karena di atas api padam, tapi bawahnya api membara," ucap Jokowi.

Jokowi ‎menganggap pembuatan sekat kanal sebagai cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Karena itu, ia telah meminta kepada pimpinan daerah yang wilayah hutan gambutnya terbakar untuk membuat sekat kanal.

Dia yakin, bila kanal-kanal tersebut selesai dibangun, maka wilayah hutan gambut yang terbakar, tidak akan lagi mengalami hal serupa ditahun mendatang. ‎
‎
"Kita harapkan terus (dibangun), di semua provinsi yang rawan kebakaran semua sudah di mulai baik pemerintah dan kita sudah perintahkan kepada Pemda dan pemilik konsensi. Kalau kanal itu selesai, baru kita bicara tidak ada kebakaran hutan lagi," pungkas Jokowi. ‎(Sun/Ado)
‎