Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Poempida: Kok JK Dituduh Kampanye Hitam Jelang Munaslub Golkar?

JK sebelumnya mengajak kader Golkar agar tidak memilih calon ketua umum yang punya beban hukum masa lalu.

oleh Liputan6 diperbarui 03 Mar 2016, 02:15 WIB

Diterbitkan 03 Mar 2016, 02:15 WIB

Jusuf Kalla dipijat Poempida Hidayatullah saat beristirahat pada sebuah acara (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Tensi politik internal Partai Golkar makin memanas jelas digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Aksi saling 'serang' antar tim sukses masing-masing kandidat sudah mulai terjadi.

Di antaranya, Politikus Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, yang mengkritik anggota Timses Setya Novanto, Ridwan Bae yang menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah melakukan kampanye hitam kepada salahsatu calon.

Hal itu menyangkut pernyataan mantan Ketum Golkar, JK yang berharap ketua umum partainya ke depan, harus bebas dari masalah hukum. Pernyataan yang diamini oleh mayoritas kader Golkar itu, justru dianggap oleh Ridwan Bae sebagai kampanye hitam.

"Saya tidak habis pikir, kok bisa menuduh JK melakukan kampanye hitam pada salah satu calon jelang munaslub Golkar. Publik juga tahu siapa JK dan kapasitasnya. Publik sudah cerdas," tegas Poempida di Jakarta, Rabu (2/3).

Poempida, yang pernah duduk sebagai Anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 itu juga mengungkapkan, pada dasarnya figur Ketua Umum Golkar itu harus solid dan bersih.

Sehingga, kata dia, hal ini akan berimbas pada citra Partai Golkar ke depan. Dalam konteks itulah pernyataan JK patut diapresiasi dan benar.

"Faktanya, semua Partai yang ketumnya bermasalah hukum pasti perolehan pemilunya juga bermasalah," kata Poempida.

Ditegaskan Poempida, bahwa pada intinya, JK hanya ingin Golkar menjadi Partai yang baik dan berwibawa. Tentunya, JK sebagai 'orang tua' di Golkar juga tidak pernah membuat pernyataan itu demi tendensi kepada figur tertentu.

"Ini kok malah Ridwan Bae merasa tersinggung? Kalau tidak ada masalah hukum, harusnya yang bersangkutan (Ridwan) tidak perlu reaktif," tegas Poempida.

Sebelumnya, Ridwan Bae tak sepakat dengan JK dan Bamsoet. Dia menganggap ajakan untuk tak memilih calon ketua umum yang punya beban hukum masa lalu merupakan kampanye hitam.

"Jangan berlebihan. Begini pengurus DPD I dan DPD II itu sudah mengenal para calon ketua umum. Bagaimana sifat, kemampuan manajerialnya. Jadi, nggak usah kampanye hitamlah," kata Ridwan Bae, Selasa (1/3/2016).