Ketua DPR Prihatin Rutan Malabero Bengkulu Terbakar

Selain 5 korban tewas, kebakaran di Rutan Malabero itu juga menyebabkan puluhan tahanan lain mengalami luka.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 29 Mar 2016, 06:05 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2016, 06:05 WIB
20160308- Ketua DPR Terima Kunjungan Group Surya Citra Media- Ade Komarudin-Jakarta- Johan Tallo
Ketua DPR Ade Komarudin saat menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Group Surya Citra Media (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin mengaku prihatin dengan kebakaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malabero Kota Bengkulu pada Jumat, 25 Maret 2016 malam.

"Saya prihatin. Menterinya (Yasonna H Laoly) sudah bekerja keras. Sudah diwanti-wanti bekerja keras tapi kok malah kejadiannya seperti itu," ujar Ade di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 28 Maret 2016.

Calon Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan menyarankan agar Kemenkumham dapat mengelola distribusi narapidana karena saat ini banyak rutan yang overload.


"Saya kira perlu dikelola Kemenkumham soal distribusi. Di daerah ini misalnya udah crowded, maka disalurkan ke penjara lain,"  kata pria yang akrab disapa Akom ini.

Selain 5 korban tewas, kebakaran di Rutan Malabero itu juga menyebabkan puluhan tahanan lain mengalami luka.

Jangan Salahkan Kemenkumham

Aksi prihatin atas kejadian di Rutan Malabero juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini harus ada evaluasi serius pihak-pihak terkait agar tidak terjadi lagi," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya kepada Liputan6.com, Senin 28 Maret 2016.

Dia meminta agar jangan langsung menyalahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kalau saya melihat, masalah utama di lapas adalah tidak sebandingnya jumlah warga binaan dengan jumlah pegawai lapas. Info yang saya dapat secara nasional, saat ini 1 pegawai lapas harus mengawasi sekitar 55 warga binaan, itu tentu tidak akan cukup," ujar Dasco.

Kondisi tersebut, diperparah setelah Menpan RB Yuddy Chrisnandi menerapkan moratorium penerimaan CPNS padahal jumlah warga binaan kasus narkoba terus membeludak.

"Hingga saat ini, jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika sebanyak 29,34 persen dari total penghuni 173 ribu lebih," kata Dasco.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya