Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Legislator

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ngaco terkait pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Hal tersebut‎ Ahok katakan saat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR Komisi XI Hendrawan Supratikno ikut buka suara terkait pernyataan Ahok tersebut. Menurut dia, pernyataan BPK adalah fakta.

"Ngaco Ahok itu. Kan biasa dalam audit, BPK sampaikan temuan awal, minta tanggapan dari yang diaudit (Pemprov DKI Jakarta), ada ketidaksamaan yang diaudit," kata Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016)

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai laporan BPK sudah final dan tinggal meneliti Ahok. Terlebih, lanjut dia, dalam hasil audit tersebut juga ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.

"Ini sudah final laporan BPK, enggak bisa lagi, sekarang Ahok lagi diteliti, BPK bilang rugikan negara, perkaya orang lain, ada indikasi langgar hukum, Ahok sepertinya melanggar hukum," sambung Hendrawan.

Dia menilai Ahok memanfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Mantan Bupati Belitung Timur itu, lanjut dia, ingin mengesankan seolah-olah lembaga negara dihuni orang bermasalah.

"Motif Ahok hanya perkuat pandangannya, manfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga, seolah-olah lembaga negara ini diisi oleh orang yang bermasalah, parasitik," ujar Hendrawan.

Untuk itu, dia meminta agar KPK bersikap independen dan tidak terpengaruh opini. Ia juga mengimbau agar publik mendorong agar lembaga antirasuah mempercepat pemeriksaan kasus RS Sumber Waras.

"KPK harus independen dan keputusannya tidak diombang-ambing dengan opini publik yang sedang dibangun Ahok Kita dorong KPK untuk mempercepat pemeriksaan kasus Sumber Waras," harap Hendrawan.

Ruhut Membela

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai pernyataan Ahok tidak memiliki maksud untuk menghina lembaga negara. Ini sama saja seperti ketika ada orang yang mengatakan DPR ngaco karena tidak sedikit anggota dewan terlibat kasus hukum dan etik.

"Maksud Ahok itu orangnya. Ketua BPK mungkin mikirin Panama Papers. Karena kan kadang-kadang Ahok orangnya, misal dia bilang DPR ngaco, yang ngaco anggotanya. Pak Ahok melihat BPK sebagai lembaga dihormati," kata Ruhut.

Politikus Partai Demokrat ini berujar, dalam melakukan audit terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, BPK masih menggunakan Undang-Undang yang lama‎. Sedangkan, pembelian lahan RS Sumber Warat tersebut dilakukan pada 2014.

"Yang dilakukan BPK menggunakan audit UU 2012, bukan pakai UU 2014," ujar Ruhut.

Selain itu, Ruhut mengatakan, apa pun yang terkait Ahok pasti dikaitkan dalam pusaran politik. Sebab, lanjut dia, Ahok adalah orang yang bersih.

"Kalau bicara Ahok, yang aneh-aneh saja bisa semua politik. Kasarnya gini, Ahok ini orang yang jujur dan yang enggak suka Ahok bukan orang yang jujur," Ruhut Sitompul menandaskan.