Heboh Menjemput Putri Fadli Zon

Liputan6.com, Jakarta - Surat dari Kesetjenan DPR yang berisi pemberitahuan rencana perjalanan putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Amerika Serikat beredar. Putri Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli akan melakukan perjalanan ke New York, AS untuk mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada 12 Juni-12 Juli 2016.

Surat tersebut berisi meminta bantuan KBRI Washington DC melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York agar menjemput dan mendampingi putri Fadli Zon selama di Amerika Serikat.

Dalam surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 tersebut diterangkan pula jalur perjalanan yang akan dilalui putri Fadli Zon, yang disebutkan terbang dari Jakarta menuju Dubai kemudian Dubai ke New York.

Fadli mengakui kebenaran surat itu. Namun, tidak ada permintaan fasilitas.

"Waktu itu memang pernah lapor karena perjalanan sendirian untuk Stagedoor Camp‎ ke New York," ujar Fadli Zon Jakarta, Senin 27 Juni 2016.

Dia menegaskan, tidak pernah meminta pihak Kesetjenan DPR untuk mengurus hal tersebut.

"Saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak Kesetjenan DPR, saya sendiri belum pernah melihat fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas negara, dan tidak ada fasilitas yang digunakan," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku, memang ada inisiatif dari stafnya yang melaporkan keberangkatan anaknya ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu), namun hal tersebut hanya sebatas laporan dan permintaan untuk penjemputan dari Bandara New York ke rumah teman Fadli di sana dan bukan meminta fasilitas.

"Jadi memang inisiatif dari staf saya minta untuk dijemput dan untuk memastikan tidak ada masalah di imigrasi dan juga mengantar dari airport ke rumah orang Indonesia di sana," ujar dia.

Ganti Ongkos Bensin

Fadli Zon mengatakan, bila KJRI New York mempermasalahkan penjemputan tersebut sebagai fasilitas dan mengeluarkan biaya, dia akan mengganti fasilitas dan biaya yang dikeluarkan tersebut.

"Jadi kalau ada dana KJRI di sana yang terpakai adalah dana bensin dari airport ke rumah orang Indonesia tersebut, saya perkirakan mungkin tak sampai US$ 100 lah. Jadi ini bukan kerugian negara Rp 192 miliar ya seperti kasus Sumber Waras. Ini adalah mungkin dana KJRI yang terpakai sekitar Rp 1,2 juta, nanti saya suruh staf saya untuk mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kemlu," Fadli Zon menandaskan.

Fadli Zon pun mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berisi mengenai pengembalian uang transportasi pihak KJRI di New Yorl untuk biaya menjemput putrinya dari Bandara John F Kennedy, New York ke rumah temannya di Queens, New York yang jarakya kurang lebih 13 km pada 12 Juni 2016.

"Saya perkirakan dana KJRI yang terpakai untuk bensin sekitar USD 100 (Rp. 1.340.000)," ‎sambung dia.

Dia mengirimkan uang sebanyak Rp 2 juta, sekaligus untuk tip sopir.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan, kegiatan anaknya tersebut bukanlah liburan namun semacam sekolah singkat tentang kesenian dan bukan kali pertama mengikuti kegiatan tersebut di New York.

"Ini adalah keempat kalinya Ia ikut kegiatan tersebut sejak 2013‎. Shafa Sabila mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York. Stagedoor Manor camp semacam sekolah singkat teater atau performing art bagi para remaja berusia 10-18 tahun, yang sudah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun," papar dia.

Selain itu, Fadli mengatakan, terkait pernyataan dari Konsul Jenderal RI di New York, Bambang YP Siahaan, yang adanya permintaan pendampingan bagi anaknya selama di New York hal tersebut tidak lah benar.

"Sekali lagi saya nyatakan tak pernah meminta permohonan tertulis maupun lisan terkait hal tersebut. Kegiatan itu adalah tempat terpencil di New York State, di mana peserta harus tinggal dan menetap serta tak boleh didampingi sama sekali. Saya seharusnya mengantar anak saya tahun ini, namun karena padatnya kegiatan di DPR jadi tak memungkinkan," tandas Fadli.

Anggota Komisi I DPR Rachel Maryam juga disebut pernah meminta fasilitas kepada Duta Besar LBPP RI untuk Republik Prancis. Dia berada di Paris pada 20 hingga 24 Maret 2016.

Dalam surat tersebut Rachel dan keluarga diduga meminta fasilitas kepada Duta Besar LBPP RI untuk Republik Prancis. Dia berada di Paris pada 20 hingga 24 Maret 2016.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa saya keluarga (6 orang) akan berkunjung ke Paris pada 20 Maret sampai 24 Maret 2016," demikian bunyi surat yang diduga diajukan Rachel, yang dibuat pada 18 Maret lalu.

Dalam surat permintaan fasilitas ini, politikus Partai Gerindra ini memberitahukan akan menginap di Hotel Bradford Elysees Astotel, Paris. Dalam surat itu juga diberitahukan Rachel meminta dijemput di bandara, dan transportasi lokal selama di Paris.

"‎Atas bantuan dan kerja sama saudara, saya ucapkan terima kasih," tutur surat tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, apa yang diminta Rachel adalah bukan sebuah fasilitas transportasi secara gratis selama dia di Paris.

"Nah, surat dibuat dalam rangka minta bantuan mencarikan fasilitas kendaraan rental. Jadi itu yang dicarikan itu kendaraan sewa, yang dibayar sendiri oleh yang bersangkutan‎," kata Sufmi kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat.

‎Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini menyatakan, surat Rachel dengan logo DPR RI itu memang benar adanya. Namun, bukan dalam kapasitas kadernya meminta fasilitas 'gratisan' saat berkunjung ke Paris.

Menurut dia, alasan Rachel membuat surat tersebut karena yang bersangkutan tidak paham dengan kondisi Prancis, dan berharap mendapatkan kendaraan rental sekaligus guide tour selama di Negeri Fashion itu.

Permintaan Fasilitas dari Yuddy Chrisnandi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga pernah melayangkan surat yang berisi permintaan kepada Konsulat Jenderal RI di Sydney menyediakan fasilitas bagi anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Wahyu berkunjung ke Sydney bersama 5 anggota keluarga pada 24 Maret-2 April 2016.

Fasilitas yang diminta ialah berupa akomodasi dan transportasi selama anggota DPRD dan keluarganya itu berada di Sydney.

Menanggapi surat itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan pihaknya tidak pernah tahu adanya surat tersebut. Selain itu, ia juga tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas itu.

Namun begitu, Yuddy mengaku bahwa Wahyu yang juga anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura itu merupakan rekannya. Status itu tak bisa menjadikan dia mendapatkan fasilitas khusus dalam perjalanan pribadinya ke luar negeri.

"Maksud Pak Sekretaris Menteri (Dwi Wahyu Atmaji) baik, hanya tidak seharusnya dengan surat. Juga tidak harus dengan fasilitas seperti itu. Cukup dijemput dan diantar ke tempatnya saja, sebagaimana lazimnya protokoler tamu umumnya," ujar dia.

Yuddy menegaskan akan menyelidiki hal ini. Pihaknya akan mengusut oknum yang membocorkan surat tersebut di internal lembaganya.

"Ke dalam, usut siapa yang membocorkan," tegas Yuddy.

Saat diminta konfirmasi atas informasi tersebut, Wahyu Dewanto yang juga anggota DPRD DKI Fraksi Hanura mengaku tidak mengetahuinya. Dia juga tidak membuat surat tersebut.

"Saya sama sekali enggak tahu buatan surat itu dan saya enggak buat surat itu. Selama saya di Australia enggak ada satupun saya pakai fasilitas pemerintah dalam hal ini Konjen," ujar Wahyu di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 4 April 2016.

Namun Wahyu mengaku telah membuat surat permohonan izin cuti dengan tembusan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi. Surat dibuat dengan alasan berasal dari satu partai.

"Keluar surat itu saya kaget. Jadi saya pikir benar-benar dahsyat itu surat dan saya enggak tahu apa-apa. Kalau memang benar dapat akomodasi kan rugi juga saya. Saya udah bayar hotel akomodasi kan mesti cancel," tambah Wahyu.