Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Alasan Ahok Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi C dan D

Ahok mengatakan, tidak akan membongkar bangunan di Pulau C dan D karena pembangunan itu sesuai dengan aturan. Hanya saja tidak memiliki IMB.

oleh Putu Merta Surya PutraDelvira Hutabarat diperbarui 25 Jul 2016, 17:39 WIB

Diterbitkan 25 Jul 2016, 17:39 WIB

Penampakan Pulau Reklamasi C D: Ruko dan Apartemen Berdiri Kokoh

Bangunan ruko yang sudah lengkap dengan listrik, apartemen hingga bangunan setengah jadi berdiri kokoh di pulau reklamasi C dan D. (Liputan6.com/Delvira Chaerani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memberikan izin pengurukan untuk reklamasi Pulau C dan D. Namun saat ini bangunan-bangunan sudah berdiri kokoh di pulau buatan itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun memerintahkan anak buahnya untuk menyegel bangunan itu. Pengurukan pulau C dan D ini dilakukan oleh PT Kapuk Naga Indah.

"Saya dilaporin masyarakat ada pembangunan saya minta dinas penataan kota dilakukan penyegelan," kata Ahok saat bersaksi di persidangan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ahok mengatakan, tidak akan membongkar bangunan di Pulau C dan D karena pembangunan itu sesuai dengan aturan. Hanya saja tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami tidak bongkar, karena kalau ada pembangunan tanpa IMB bisa dilakukan, jika dilakukan sesuai aturan bisa, tapi dikenakan denda," ujar dia.

Saat bersaksi untuk terdakwa Ariesman Widjaja, mantan Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL) di Pengadilan Tipikor, Ahok mengatakan bahwa pengembang baru diizinkan melakukan pengurukan, bukan mendirikan bangunan. Penimbunan ini boleh dilakukan jika pengembang sudah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Saya pinsipnya kalau sudah paraf dan memenuhi semua syarat-syarat saya tidak bisa tolak. Saat itu sudah lengkap, Amdal, dan lain-lain sudah lengkap," kata Ahok.