Hartono Marjono: Presiden Jangan Hanya Melemparkan Isu

Rencana pemberian abolisi kepada Soeharto dinilai sebagai upaya Presiden Megawati untuk melemparkan isu ke masyarakat. Pemerintah diminta segera mengajukan surat permohonan ke DPR.

oleh Liputan6 diperbarui 22 Des 2001, 07:25 WIB
Diterbitkan 22 Des 2001, 07:25 WIB
211201bSoeHartono.jpg
Liputan6.com, Jakarta: Kontroversi pemberian abolisi bagi mantan Presiden Soeharto terus bergulir. Anggota Komisi II DPR Hartono Marjono meminta Presiden Megawati jangan terus melemparkan isu kepada masyarakat. Sebab, hal itu diyakini akan mengurangi kredibilitas pemerintah. "Kekuatan pemerintah sedang diuji berkait Kasus Soeharto, " kata Hartono seusai menjenguk Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, Jumat (21/12). Ia menyarankan Presiden segera mendeporing kasus ini dibanding memberikan abolisi.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Bambang W. Suharto menilai, secara hukum persidangan tak bisa diteruskan lantaran bekas penguasa Orde Baru itu menderita sakit permanen. "Pemerintah jangan bersikap kejam menangani Kasus Soeharto," tambah Bambang. Sedangkan, anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan Aisyah Amini meminta pemerintah segera menyerahkan surat permohonan kepada DPR. Dengan demikian, anggota dewan bisa membahas permasalahan itu secara mendalam [baca: Mega Mengkonsultasikan Kasus Soeharto ke DPR]. Tapi, Aisyah mengungkapkan, hingga kini, FPP belum mengkaji rencana Presiden tersebut.

Sejauh ini, kondisi kesehatan Soeharto sejak dirawat lima hari silam, masih fluktuatif [baca: Soeharto Dirawat di RS Pertamina]. Tim Dokter Kepresidenan mengungkapkan, keadaan Soeharto berubah setiap hari lantaran adanya komplikasi penyakit: ginjal, stroke, dan radang paru-paru. Selain itu, usia Soeharto yang mendekati kepala tujuh ikut memperburuk kondisinya.(KEN/Olivia Rosalia)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya