Kurangi Beban Muara Angke, DPRD Minta Dermaga Ancol Dioperasikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengoptimalkan keberadaan Dermaga Bahtera Jaya, Ancol, sebagai pelabuhan kapal pengangkut orang dari Kabupaten Kepulauan Seribu menuju daratan ibu kota dan sebaliknya.

"Kondisi Dermaga Bahtera Jaya Ancol saat ini menganggur. Sayang, tidak difungsikan secara optimal," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Sarifudin, Minggu, 15 Januari 2017.

Dia mengatakan, Saat ini Dermaga Bahtera Jaya hanya digunakan menjadi tempat sandar sebagian besar kapal tongkang yang dikelola oleh Pelindo.

Agar dapat berfungsi optimal, lanjut sarifudin, dewan akan mengusulkan Dermaga Bahtera Jaya dijadikan sebagai pelabuhan bagi kapal pengangkut orang.

"Kapal pengangkut orang yang selama ini bersandar di Pelabuhan Muara Angke lebih baik dipindahkan ke Bahtera Jaya sehingga pengawasan terhadap sarana transportasi laut lebih mudah di masa mendatang," ujar Sarifudin seperti dilansir dari Beritajakarta.com.

Dia mengaku, pihaknya juga telah berulang kali mengingatkan agar instansi terkait segera melakukan langkah konkret pembenahan sarana dan prasarana transportasi laut dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu.

"Armada kapal pengangkut orang dari pulau menuju daratan juga harus diremajakan. Ini untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga pulau maupun wisatawan," Sarifudin menandaskan.

Kementerian Perhubungan memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola Pelabuhan Muara Angke. Kewenangan pengelolaan Pelabuhan Muara Angke diberikan pasca terjadinya insiden KM Zahro Express.

"Kami sudah duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan," kata Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Menindaklanjuti keputusan ini, menurut Sumarsono, Pemprov DKI segera membentuk tim khusus percepatan untuk pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Muara Angke. Tim ini akan dipimpin Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.

"Dalam rapat kerja (Raker) di atas Kereta Wisata disepakati tim inti beranggotakan 12 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," ujar dia.