Pemerintah: Demokrasi Butuh Informasi yang Benar, Bukan Hoax

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengajak generasi muda Indonesia untuk ‎melawan informasi bohong (hoax). Sebab, di era komunikasi dan informasi yang semakin terbuka seperti sekarang, masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara berita yang benar atau sekadar hoax.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan ‎Eko Sulistyo mengatakan, belakangan ini kondisi politik Indonesia menjadi semakin dinamis dan bergejolak. Selain karena gelaran pilkada yang semakin dekat, proses demokrasi ini juga turut diwarnai oleh banyaknya hoax di media sosial.

"Kehidupan politik akhir-akhir ini lebih dinamis, terutama dengan adanya hoax. Apalagi ada pilkada, khususnya di DKI," ujar dia dalam Seminar Masa Depan Indonesia di Tangan Generasi Millenial di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurut Eko, penyebaran hoax yang semakin lama semakin tidak terkontrol seperti saat ini dinilai akan merusak fundamental demokrasi di Indonesia. Padahal informasi yang benar merupakan fundamental berjalannya demokrasi di dalam sebuah negara.

"Hoax ini yang menyebabkan oksigen atmosfer demokrasi itu pengap. Demokrasi butuh informasi yang benar. Kalau tidak betul akan membahayakan demokrasi. Kita butuh oksigen segar yaitu informasi," kata dia.

Meski demikian, lanjut Eko, dengan adanya penyebaran hoax seperti saat ini, bukan berarti menjadi jalan bagi pemerintah untuk memasung kebebasan‎ berpendapat. Kebebasan ini tetap ada sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), namun tetap terkontrol.

"Informasi ini menjadi fundamental demokrasi‎. Dalam hak asasi manusia informasi dianggap sebagai bagian dari hak fundamental, hak warga negara akan informasi ini penting," tandas dia.