Wiranto Persilakan Aksi 112 Digelar, Asal...

Isu yang beredar di masyarakat, kata Wiranto, cukup menakutkan terkait rencana aksi 112. Namun, dia memastikan aksi nanti akan berjalan aman

oleh Ika Defianti diperbarui 09 Feb 2017, 19:57 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2017, 19:57 WIB
20161124-Menkopolhukam-Wiranto-Berikan-Penjelasan-Terkait-Saber-Pungli-Jakarta-FF
Menkopolhukam Wiranto memberikan penjelasan dalam Konferensi pers Saber Pungli di Media Center Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (24/11). Wiranto menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mempersilakan massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, menggelar aksi 112.

"Silahkan saja kalau ada aktivitas di tanggal 11 Februari, tapi jangan sampai ada pelanggaran hukum," ujar Wiranto di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/17), usai bertemu Sekjen GNPF MUI Bachtiar Nasir dan pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Isu yang beredar di masyarakat, kata Wiranto, cukup menakutkan terkait rencana aksi 112. Namun, dia memastikan aksi nanti akan berjalan dengan damai dan aman.

"Kami tepis bersama," kata Wiranto.

Selain itu, terkait keamanan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), Wiranto berharap dapat berjalan sesuai harapan rakyat yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses.

"Artinya tidak ada gangguan, mengikuti aturan yang berlaku serta pemilih dapat memilih pemimpin yang baik berdasarkan kehendak rakyat," ujar Wiranto.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyambut baik aksi tersebut. Namun, dia meminta agar tidak ada muatan politik pada kegiatan itu. Apalagi imbauan tersebut juga sudah disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal.

"Sudah disampaikan oleh Imam Besar (Masjid Istiqlal) enggak boleh ada kaitannya dengan politik. Agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

Iriawan mengakui isu yang berkembang, massa aksi 11 Februari tetap menuntut penolakan terhadap penodaan Alquran, penghinaan ulama, dan kriminalisasi ulama. Selain itu, tuntutan aksi adalah wajib memilih gubernur Muslim. "Itu tidak boleh, makanya nanti tidak boleh dilakukan," tegas Iriawan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya