Sekjen PDIP: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Kedepankan Egoisme

Liputan6.com, Malang - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pemberantasan korupsi harus melibatkan lintas sektoral. Karena itu, ia berpendapat, Pantia angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah upaya memperkuat sekaligus perbaikan kinerja penegak hukum.

"Memberantas korupsi tidak dapat dilakukan dengan egoisme sektoral. Harus ada upaya sistemik agar penegakan hukum itu dilakukan," kata Hasto di sela konsolidasi PDIP Jawa Timur di Kota Malang, Minggu (10/9/2017).

Dia membantah PDI Perjuangan berkeinginan membekukan KPK sebagaimana yang diucapkan seorang politisi partai tersebut, Henry Yosodiningrat.

Pernyataan itu tak merepresentasikan sikap partai terhadap komisi antirasuah itu. "Partai tidak pernah punya niat membekukan KPK, itu pendapat Henry sendiri," ucap Hasto.

Ia menambahkan, dibentuknya Panitia Hak Angket KPK adalah fungsi pengawasan yang melekat di DPR RI agar ada perbaikan kinerja di institusi negara.

"Kami sudah luruskan sejak awal bahwa angket KPK dibentuk sebagai fungsi pengawasan DPR, kami menjalankan itu. Agar ada perbaikan kinerja bagaimana kerja sama antara penegak hukum dalam menangani kasus korupsi dapat ditingkatkan," papar Hasto.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, sejak awal Pansus Angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR, bukan untuk membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

"Pansus Angket KPK sebagai bagian dari pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan adanya pernyataan anggotanya terkait pembekuan sementara KPK, di Jakarta, Sabtu 9 September 2017).

Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. "Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," jelas Hasto seperti dilansir dari Antara.

Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya.

"Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada," tambah Hasto.