Tanggapan PDIP soal Usul Film G30S/PKI Versi Baru

Sekjen PDIP menolak mengomentari kegiatan nonton bareng film G30S/PKI yang diperintahkan Panglima TNI.

oleh Ika Defianti diperbarui 24 Sep 2017, 15:14 WIB
Diterbitkan 24 Sep 2017, 15:14 WIB
Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat mengunjungi kantor Liputan6.com, di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memproduksi kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jokowi ingin membawa bangsa Indonesia tetap berjuang dan berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa terbebani adanya persoalan masa lalu.

"Jadi sebagai Presiden, kami dukung sikap sepenuhnya Bapak Presiden Jokowi. Daripada kita berbicara hal-hal yang menciptakan kegamangan terhadap masa depan, lebih baik bicara yang positif," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).

Ia beralasan, seorang pemimpin diukur dari apa yang telah disampaikan, bukan karena kemampuan dalam menciptakan kegelisahan di tengah masyarakat.

Hasto menegaskan, tidak ingin ikut campur dalam seruan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menginstruksikan untuk menonton film tersebut. Ia hanya menginginkan bangsa Indonesia tetap belajar akan masa lalu, agar setiap pemimpin dapat memenuhi tanggung jawabnya.

"Bukan ruang PDI Perjuangan untuk mencampuri hal tersebut. Sebagai pemimpin untuk tidak menciptakan berbagai persoalan-persoalan yang tidak perlu," jelas Hasto.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini

Hentikan Polemik

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat berhenti berpolemik soal pemutaran film G30S/PKI. Pasalnya, perdebatan hanya akan membuang energi.

"Pemutaran film berasal dari sudut pandang dan wawasan yang berbeda," ujar Lukman dalam sarasehan bertajuk 'Penanggulangan Radikalisme dan Intoleransi Melalui Bahasa Agama' di Yogyakarta, Sabtu 23 September 2017.

Ia menilai, sudut pandang yang ditampilkan di film tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Namun, kondisi dan situasi sekarang mengakibatkan munculnya keberagaman maupun penafsiran fakta sejarah.

Lukman juga tidak mempersoalkan pembuatan ulang film karena bisa memunculkan fakta baru, sehingga masyarakat juga memiliki pandangan baru dan kearifan masa lalu.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan sudut pandang baru dalam melihat masa depan dan membangun negara demi terwujudnya kesejahteraan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya