Wasekjen Golkar: Tidak Etis Bicara Penggantian Ketum saat Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Adies Kadir membenarkan adanya hasil kajian yang menyarankan Ketua Umum Golkar Setya Novanto atau Setnov segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan dirinya.

Seperti diketahui, saat ini Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan sedang sakit dirawat di rumah sakit.

Saran mengganti Setya ini berdasarkan pada hasil kajian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai, yang hasilnya adalah elektabilitas partai berlogo pohon beringin ini turun drastis.

Penyebab utamanya diduga tak lain karena status hukum Setya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP.

"Iya benar, untuk disampaikan (di pleno). Benar disampaikan kepada ketum, tapi segala keputusan melalui pleno. Tapi kalau kita berbicara saat ini kan tidak elok," ujar Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Apalagi, lanjutnya, saat ini Setnov tengah mengajukan proses praperadilan sehingga tidak etis didesak untuk segera menunjuk Plt menggantikan dirinya.

Selain itu, kata Adies, Setya Novanto hingga saat ini juga masih menjalani serangkaian pengobatan atas berbagai penyakit yang diidapnya setelah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika akan diperiksa sebagai tersangka.

"Ketua Umum masih sakit, kemudian praperadilan dalam waktu dekat baru akan diputuskan, sangatlah bijak kalau kita tunggulah sedikit. Jangan sampai Ketua Umum yang lagi sakit, terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga," tegas Adies.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, pihaknya akan menunjuk Plt Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt ini, menurut Kahar, dilakukan guna menanggapi turunnya elektabilitas partai pasca-Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Menurut Kahar, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin 25 September lalu.

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," jelas Kahar.