Temui JK, Dubes AS Bahas Solusi Perdamaian di Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan negaranya berkomitmen dengan kesepakatan jangka panjang Palestina-Israel. Hal itu ia ungkapkan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (6/12/2017).

"Itu juga termasuk pada kesepakatan solusi dua negara, jika itu yang diinginkan oleh dua pihak," jelas Donovan.

Pernyataan Donovan dilontarkan di tengah polemik rencana Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv, Israel, ke Yerusalem. Tindakan itu memicu kekhawatiran dunia terhadap stabilitas keamanan di sana.

Donovan mengatakan isu tadi tidak disinggung dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menjelaskan hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi.

Donovan tidak bisa memastikan apakah Amerika Serikat akan menunda rencana kontroversialnya.

"Pernyataan mengenai hal ini juga akan diumumkan pada hari ini, waktu Washington," ucap Donovan. 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem kontraproduktif. Langkah itu akan mengganggu penyelesaian konflik Palestina.

Di samping itu, menurut dia, kebijakan Trump bertentangan dengan resolusi internasional. Ketegangan bisa memuncak di Timur Tengah.

"Yerusalem merupakan salah satu episentrum perjuangan utama bagi bangsa Palestina, karena adanya Al Quds," kata Rofi Munawar dalam keterangan persnya, Senin (4/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, relokasi kedutaan besar AS bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan presiden. Ironisnya, lanjut dia, kebijakan luar negeri AS ini merugikan serta tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.

"Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden," sesal anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini.

Rofi menjelaskan sejumlah alasan mengapa Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota oleh Israel. Pertama, resolusi Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.

Selain itu, bagi umat Islam keberadaan Yerusalem memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan melawan Israel.

"Komunitas internasional dan PBB harus bersikap tegas terhadap rencana Donald Trump ini. Adapun OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini," pungkas Rofi.