Mensos Idrus Marham Curhat Bantuan Tertunda Karena Faktor Politis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan sejumlah hambatan yang ia temui ketika membagikan bantuan sosial di daerah-daerah yang terdampak bencana. Ia mengatakan, salah satu hambatan itu terkadang karena adalah faktor politik.

Misalnya, kata dia, ketika suatu desa akan mengadakan pemilihan kepala desa (Pilkades), bantuan tersebut kerap kali ditahan oleh oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi. Idrus pun mengaku langsung mengambil tindakan tegas dengan memperingatkan pejabat di daerah agar tidak bermain-main saat memberikan bantuan.

"Jadi sebelum pilkades ditahan dulu (bantuannya). Saya bilang kepada mereka, hati-hati jangan olah saya. Saya kan tukang olah dari dulu," kata Idrus saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lokakarya Nasional Bantuan Transfer Tunai di Hotel Millenium Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018).

Selain itu, sambung Idrus, masalah lain yang ditemui adalah bantuan tersebut diberikan kepada orang yang tidak berhak. Padahal, Idrus mengungkapkan bahwa Bupati dan Walikota seharusnya memiliki data yang valid warga mana saja yang berhak mendapat bantuan.

"Jadi kalau ada bapak ibu sekalian belum termasuk, itu jangan demo ke menterinya. Demo kepada Bupatinya, atau kalau ada pilkada, jangan dipilih (Bupati atau Walikota) lagi saya bilang," terang Idrus.

Menurut Idrus, seharusnya perlu kesadaran dari pejabat di daerah saat memberikan bantuan kepada masyarakat. Sehingga, lanjut dia, tidak terjadi kesalahan dan mencegah bantuan diterima oleh orang yang tidak berhak.

"Karena untuk mengurusi masalah-masalah seperti ini diharapkan kesadaran itu belum tentu. Karena niatnya. Yang rawan di Indonesia karena kesenjangan niat," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: