Efisiensi Anggaran K/L Bakal Lanjut di 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, efisiensi anggaran yang diterapkan di kementerian/lembaga pada tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2026.

"Nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga. Jadi, kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait efisiensi anggaran, di kantor DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hal ini diharapkan dapat menciptakan budaya baru yang berfokus pada tugas yang lebih efisien, cepat, dan baik, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan," uajrnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga untuk memperbaiki cara kerja birokrasi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menghasilkan output dan outcome yang optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"Efisiensi memang tujuannya untuk makin mempertajam tujuan astacita. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu," jelasnya.

Tidak Ada Pengurangan pada Belanja Sosial

Meski efisiensi menjadi prioritas utama, Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran untuk program-program sosial, seperti bantuan sosial, tidak akan dikurangi.

Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh bantuan kepada masyarakat yang menjadi fokus pemerintah akan tetap berjalan sesuai rencana, bahkan lebih diperkuat. Oleh karena itu, meskipun ada penekanan pada efisiensi, tujuan sosial tetap diutamakan dan dijaga dengan baik.

"Untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali, jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi," katanya.

Dalam rangka mendukung efisiensi, pemerintah akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran tetap mengacu pada prinsip efisiensi.

"Kita nanti pasti akan melakukan inventarisasi dari seluruh Kementerian Lembaga, sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mengalami penyesuaian anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun untuk tahun 2025.

Alhasil, dengan dilakukannya efisiensi tersebut anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp53,195 triliun.

"Pagu anggaran Kemenku yang tadinya Rp53,195 triliun, efisiensinya Rp8,991 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203 triliun," pungkas Menkeu.

Sebelumnya, omisi XI DPR menyatakan belum mengetahui pasti rincian efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencapai Rp306,69 triliun.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun. "Itu kita belum ketahui. Itu wilayah penuh pemerintah Rp206 triliun plus TKD Rp50 triliun itu akan ke mana," ujar Misbakhun kepada media, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Misbakhun menuturkan, penggunaan anggaran tersebut merupakan ranah pemerintah, termasuk bagaimana dan untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan. 

"Instruksinya kita di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu jelas sudah mengatakan bahwa untuk kementerian lembaganya, kementerian lembaganya dirapatkan dengan DPR," ia menambahkan.

Namun, hingga saat ini, menurut dia, belum ada pembahasan resmi terkait hal tersebut. "Kita belum rapat untuk itu. Yang kita selesaikan adalah untuk masing-masing kementerian dan lembaganya, seperti apa itu kita selesaikan. Dan kemudian ada yang dialihkan itu akan ke mana. Kita menunggu keputusannya pemerintah akan seperti apa," tambahnya.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja negara, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah mengeluarkan kebijakan yang berdampak signifikan pada anggaran sejumlah lembaga. Salah satu lembaga yang paling merasakan dampaknya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pemangkasan anggaran yang dialami kementerian ini mencapai Rp 81,38 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Ini menunjukkan pengurangan hampir 75% dari anggaran awal yang telah direncanakan.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk menggagalkan penghematan anggaran tersebut.

Efisiensi anggaran ini menjadi sorotan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya jelas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas agar mencapai hasil maksimal. Upaya efisiensi ini ingin menggunakan anggaran secara cermat, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.

Bahkan, Prabowo mengungkapkan ada 'raja kecil' yang melawan kebijakannya efisiensi anggaran tersebut.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin, 10 Februari 2025.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com