PSI Bandingkan Pencopotan Pejabat Era Ahok dengan Anies

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat eselon setingkat wali kota di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencopotan itu dinilai tidak memenuhi prosedur karena tidak adanya peringatan dan penilaian yang jelas. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest menilai tindakan Anies Baswedan tidak sesuai prosedur. Dia pun membandingkan langkah Anies Baswedan dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pak Ahok, sering mengganti pejabat, hanya saja, dia memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi Gubernur terhadap PNS sebagai pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan," ungkap Rian kepada Liputan6.com, Selasa (17/7/2018).

Rian, yang pernah menjadi Staf Ahok mengatakan, prosedur pergantian pejabat saat itu berdasarkan laporan kinerja, bukan hanya dari laporan tertulis internal.

Laporan kinerja ini didasarkan pada tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS Gubernur dan juga aplikasi Qlue.

"Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal," imbuh Rian.

Dia pun menyoroti adanya beberapa pejabat yang berprestasi di era Ahoik justru dicopot oleh Anies tanpa alasan yang jelas. salah satunya yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

Rian mengatakan bahwa anggaran siluman UPS terbongkar karena kiprah Tuty yang berani melapor kepada Gubernur kala itu. Tuty saat itu melaporkan adanya Rp 12,1 triliun anggaran titipan yang tidak sesuai prosedur. 

Ahok pun dengan tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi.

"Saat pembahasan Raperda Reklamasi pun, salah satu petinggi DPRD ingin menguntungkan pihak pengembang karena mau menghilangkan konsep kontribusi tambahan pengembang yang ingin dikenakan Gubernur. Ini terbongkar karena peranan Ibu Tuty," kata Rian.

PSI menghimbau ICW serta Divisi Pencegahan KPK untuk mengawasi rawannya penganggaran APBD 2019. Tahun anggaran ini sangat penting karena sarat permainan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar untuk Pilkada DKI lalu dan juga untuk modal persiapan Pilpres dan Pileg 2019.

Rian mempertanyakan kenapa posisi pengawal anggaran yang sangat penting ini, yakni Kepala Bappeda, dibiarkan kosong pada masa sangat kritis. Padahal, Kepala Bappeda yang baru saja dicopot itu terbukti mampu mengawal APBD dari praktik korup.

Rian kuatir ada kesengajaan supaya muncul lagi celah untuk permainan anggaran menjelang tahun politik.

"Masih hangat di ingatan kita semua tindak tanduk DPRD DKI yang pro anggaran siluman dan menolak sistem e-budgeting. Kita tidak ingin hal itu terulang kembali," tutup Rian.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: