Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Kepala Daerah Cirebon Kena OTT, Ketua DPR: Sistem Demokrasi Perlu Dievaluasi

KPK melakukan OTT terhadap unsur kepala daerah di Cirebon, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra turut diamankan.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Okt 2018, 20:17 WIB

Diterbitkan 25 Okt 2018, 20:17 WIB

Surya Paloh dan Zulkifli Hasan Hadiri Peluncuran Buku Ketua DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi sambutan saat peluncuran buku Ketua DPR, Jakarta, Kamis (25/10). Buku berjudul "Dari Wartawan ke senayan" ini mengisahkan Bambang Soesatyo saat menjadi wartawan hingga akmenjadi ketua DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap unsur kepala daerah di Cirebon, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra turut diamankan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kejadian ini menjadi tanda bahwa sistem demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Sebab, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi.

"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini menilai, seharusnya sistem pemilihan di Indonesia bisa ditekankan pada sistem yang lebih elegan dan bisa mengurangi angka pemicu korupsi jabatan. Walaupun, dia masih menginginkan sistem pemilihan secara langsung.

"Dievaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," ujarnya.

Menurut dia, jika pemilihan dilakukan secara tidak langsung, maka akan mengurangi angka korupsi. Alasannya, karena biaya politik menjadi lebih sedikit.

"Skalanya mungkin lebih kecil karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic," kata Bamsoet.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Biaya Politik Tinggi

Di tempat yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menilai OTT kepala daerah marak terjadi karena biaya politik yang tinggi. Terutama di pembiayaan saksi di TPS.

"Contoh saja yang saya selalu beri contoh kan lagi bahas soal saksi kan gitu. Pilgub jawa barat, jawa tengah, jawa timur saksinya Rp 100 ribu lah kan orang enggak boleh cari uang partainya uangnya dari mana? kan tetep bayar saksi," kata Zulkifli.

Sebelumnya, tim Satgas KPK mengamankan tujuh orang dalam operasi senyap di Cirebon. Diduga, salah satu yang diamankan tim penindakan lembaga antirasuah adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓