Siapkan Pengamanan Pemilu 2019, Pimpinan Polri-TNI Gelar Rapat

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2019. Rapim dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2019 itu digelar di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

"TNI-Polri bersinergi mengamankan Pemilu 2019 dan pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan ini saya buka rapat pimpinan TNI Polri Tahun 2019," ujar Tito dalam sambutannya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, rapim tersebut digelar untuk menyamakan persepsi antara Polri dan TNI dalam menjaga keamanan Pemilu 2019.

"Menyamakan visi persepsi cara bertindak dalam rangka pengamanan Pemilu dan menegaskan netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Rapat yang diadakan tertutup itu mendapat materi pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turut hadir dalam rapim ini.

"Pak Wiranto sempat menggambarkan kondisi TNI-Polri di awal. Dulu TNI-Polri menyatu kemudian seiring reformasi dan demokrasi maka dipisah perannya. Namun demikian meski terpisah, sinergitas TNI-Polri semakin baik dalam setiap pengamanan, penyelenggaraan event, termasuk pesta demokrasi," kata Dedi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Netralitas Polri dinilai akan tetap terjaga pada Pemilu 2019 nanti. Ini lantaran masyarakat terus mengawasi korps Bhayangkara tersebut.

Pendapat itu diutarakan anggota Komisi III Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan pada Senin 14 Januari 2019.

"Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tak menjadi alat partai ataupun calon presiden manapun, baik capres nomor urut 01 maupun 02," kata Sahroni, Rabu (16/1/2019).

Sahroni mengungkapkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak 2018 secara tegas akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada. Bahkan diterbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polri untuk mendokumentasikan data Pilkada.

Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada serentak 2018. Melalui hotline itu, masyarakat dipersilakan melapor bila menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.

Ketidakprofesionalan Polri dalam netralitas Pemilu dapat disampaikan melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.

"Adanya aturan dikeluarkan Kapolri, ditambah tersedianya hotline pelaporan dari masyarakat bila ditemukan adanya anggota Polri tidak netral, seharusnya menjadi barometer bagaimana Polri telah mencoba meyakinkan netralitas mereka dalam pesta demokrasi mendatang," tegas Sahroni.

"Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin Polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam Pemilu serentak mendatang. Jadi yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat," sambungnya.