Presiden Jokowi Bakal Hadiri Muktamar PKB di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar muktamar atau rapat besar ke-4 di Nusa Dua, Bali. Muktamar rencananya akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan susunan agenda, Presiden akan menyampaikan sambutan pembuka pada malam hari.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB, Ahmad Iman mengatakan ada tiga ribu hingga enam ribu para muktamirin yang hadir.

"Ibu Rini Soemarno dan Bapak Mahyudin konfirmasi hadir," ujar Iman saat di jalan menuju Hotel Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).

Pejabat negara yang juga dikabarkan hadir adalah Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, Rini Soemarno sebagai Menteri BUMM, dan sejumlah menteri lainnya.

Muktamar PKB akan dihelat pukul 19.00 WITA. Digadang-gadang, muktamar kali ini kembali menghasilkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Cak Imin enggan berkomentar mengenai hal tersebut.

"Soal pemilihan ketum, saya pada posisi nunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk ngambil keputusan. Saya gak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," ujar Imin usai meninjau persiapan tempat acara di Hotel Westin, Senin (19/8/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin punya alasan tersendiri memilih Bali sebagai lokasi dihelatnya muktamar.

"Bali kita pilih sebagai tempat muktamar karena sangat trategis, bahwa Bali ini berhasil menjadi simbol kebhinekaan," ucap Cak Imin.

Sementara itu, soal Ketua Umum PKB, Cak Imin mengaku dalam posisi menunggu aspirasi dari peserta muktamar.

"Soal pemilihan ketum, saya pada posisi nunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk ngambil keputusan. Saya gak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," ujar dia.

Hanya saja, Cak Imin berpesan agar pemilihan Ketua Umum PKB dilakukan secara musyawarah mufakat. "Sistem yang dikedepankan pada muktamar ini adalah musyawarah nomor satu, sampai pada mufakat. Usahakan bisa terjadi tanpa voting. Kalau terpaksa baru voting," kata dia.

Reporter: Yunita Amalia