PSI Dukung Kepolisian Amankan Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kejadian-kejadian luar biasa secara berturut-turut seperti kerusuhan Papua, demonstrasi berjilid-jilid yang berakhir ricuh, sampai penusukan Menkopolhukam, menjadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

Ia menilai rentetan peristiwa tersebut bukanlah kebetulan, melainkan suatu upaya sistematis untuk mengganggu pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 nanti.

“Saya kuatir ada kelompok radikal yang menyusup melalui kedok aksi demokrasi. Demokrasi yang disepakati oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi anarkis yang kebablasan, tapi demokrasi konstitusional, di mana demokrasi dilaksanakan dalam koridor konstitusi,” kata William saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).

William menegaskan Indonesia tidak menganut kedaulatan rakyat liberal yang mutlak tanpa batasan. Demokrasi yang dianut di Indonesia memiliki dimensi koridor kedaulatan hukum untuk mencegah kebebasan yang disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kedaulatan hukum di Indonesia terletak di pundak penegak hukum, terutama adalah kepolisian. Kepolisian akhir-akhir ini berjibaku untuk mengamankan negara ini dari ancaman kaum radikal yang semakin nyata terlihat di masyarakat.

“PSI mendukung penuh kepolisian untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi di Indonesia sudah ditunggangi oleh hama demokrasi yakni kelompok kaum radikal. Mereka dengan liciknya tidak segan menunggangi demokrasi dan berlindung di balik HAM untuk suatu saat ketika mereka mengkonsolidasi kekuasaan akan menghilangkan demokrasi dan HAM itu sendiri dengan menerapkan sistim khilafah,” tambah William.

Menurut William, kejadian demonstrasi yang berakhir rusuh sampai kejadian penusukan Menkopolhukam adalah tanda-tanda bahwa negara sedang digoyang oleh kelompok kaum radikal yang berlindung di balik narasi hak asasi manusia dan demokrasi. William berharap aparat keamanan akan tetap tegas mengamankan Ibukota Jakarta menjelang pelantikan presiden.

“Kami sadar betul situasi ini dan menyaksikan betapa besar perjuangan dan pengorbanan kepolisian akhir-akhir ini untuk mengamankan Indonesia dari kekacauan. PSI mendukung penuh kepolisian dalam mengamankan NKRI, terutama dalam mengawal pelantikan Presiden Joko Widodo yang secara sah dan konstitusional terpilih oleh jutaan masyarakat Indonesia,” tutup William.

Sebanyak 27 ribu personel gabungan TNI-Polri akan disiagakan untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Polri mempersiapkan 27 ribu personel terdiri dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Menurut Asep, jumlah tersebut keseluruhan untuk penjagaan di Ibu Kota Jakarta, yang menjadi sentral pengamanan saat pelantikan.

"Personel terdiri dari TNI Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait," kata Asep.